balitribune.co.id | Mangupura - Penggunaan iuran yang dipungut pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Badung dipertanyakan oleh anggotanya. Pasalnya, penggunaan dana iuran sebesar Rp 90 ribu yang dikenakan kepada para guru ini dinilai tidak jelas pemanfaatannya. Bahkan, sejumlah guru mengaku tidak tahu penggunaan dana tersebut.
Adalah Drs I Made Wardana, salah seorang anggota PGRI Badung yang terang-terangan mempertanyakan transparansi penggunaan iuran dari para tenaga pendidik ini. Di Hari Guru Nasional serta HUT ke 76 PGRI ini, Wardana yang mengajar di SMAN 1 Kuta Utara meminta pengurus PGRI Badung membeberkan penggunaan dana yang telah dipungut selama ini. Sebab, menurut dia, selama ini sama sekali tidak tahu pemanfaatan dana tersebut. Program-program pengurus juga tidak diketahui oleh para anggota.
"Dalam rangka Hari Guru Nasional serta HUT ke 76 PGRI, pengurus PGRI kami harap instrospeksi diri dalam rangka melaksanakan tugas. Karena yang saya ketahui di Kabupaten Badung, PGRI belum melakukan kegiatan secara maksimal bagaimana melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia anggota maupun kesejahteraan guru-guru di Badung. Kita melihat PGRI merupakan organisasi besar, intelektual dan organisasi professional sepertinya tidak melihat anggotanya secara maksimal dan kegiatannya belum jelas," ungkapnya, Kamis (25
/11).
Sejauh ini, kata Wardana, pengurus PGRI Badung hanya memungut iuran tetapi apa programnya tidak diketahui oleh semua anggota.
"Yang saya lihat hanya dua hal kegiatan jelas, yakni memungut iuran perbulan Rp 90 ribu dan selanjutnya membuat kartu anggota PGRI. Tapi kegiatan lain belum tampak jelas,” kata Wardana.
Ke depan pihaknya berharap pengurus PGRI tidak terus berfokus pada pungutan anggota saja. “Yang namanya pengurus kan harus bisa mencari terobosan. Menyangkut masalah dana kita bisa mencari bantuan ke pemerintah apalagi Bupati Badung sangat komitmen dengan guru. Apa kegiatan kita, berapa dananya, ya kita buatkanlah proposal sehingga nanti tidak hanya melaksanakan pungutan iuran. Namun kegiatan lain juga mesti ada,” tegasnya.
Pengurus PGRI, kata guru seni ini, harus instrospeksi diri dalam menjalankan organisasi, sehingga programnya jelas.
“Kalau saya lihat, jika ada permasalahan guru, PGRI tidak nampak. Organisasi profesi guru yakni PGRI ini boleh dibilang masih kalah dengan organisasi profesi lainnya yang program-program organisasinya berjalan dan terlihat dengan baik.
Sekali lagi pengurus PGRI Badung juga harus memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan guru, bagaimana meningkatkan kesejahteraan para guru. Mereka harus berani menyampaikan masalah ini ke instansi terkait, jangan main aman saja,” pintanya.
Pria asal Desa Bongkasa ini juga berharap dalam hari guru ini maupun ke depannya pengurus PGRI Badung mengadakan dialog dengan para guru yang ada di Badung, jangan hanya melakukan rapat hanya pada pengurus saja.
“Jangan sampai nanti guru-guru di Badung pindah ke organisasi yang lain. Pungut dana sekian tahun kali jumlah guru di Badung, apa program pegurus PGRI, itu semuanya harus jelas. Sehingga nanti ada transparan dan diketahui oleh para guru semua, dana tersebut kemana saja. Ini perlu penjelasan dari pengurus PGRI Kabupaten Badung. Buat guru happy di hari guru. Kalau boleh itu program program yang dibiayai dari dana iuran guru tersebut diaudit saja,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua PGRI Badung Drs I Wayan Tur Adnyana mengaku berterimakasih atas kritikan dan masukan dari para guru di Kabupaten Badung terkait kinerja pengurus PGRI Badung. Terkait adanya audit, hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Badung beberapa waktu lalu.
“Kita sebagai pengurus telah melaksanakan pertanggung jawaban setiap akhir tahun. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan melalui rapat pngurus PGRI, MKKS dan K3S, disanalah disampaikan hasilnya. Nanti MKKS menyampaikan kepada kepala sekolah yang tidak menjadi pengurus," katanya.
Pihaknya pun berharap laporan penggunaan dana ini bisa diteruskan kepada para guru yang tidak menjadi pengurus. "Tentang kritikan iuran yang tidak tranparan, silakan bertanya kepada masing-masing cabang karena kami sudah melakukan laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Kemudian terkait harapan guru agar pengurus melakukan dialog dengan para guru saat Hari Guru atau HUT PGRI ini, hal itu sudah dilakukan oleh para guru penggerak.
“Dialog guru, kami sudah tindak lanjuti di saat pandemi Covid-19 dengan program guru penggerak di sekolah juga sudah ada. Dengan senang hati kami dikritik oleh anggota tidak apa-apa. Kita akan terus memperbaiki diri, kami tidak alergi dengan kritik. Kalau boleh saya buka sekarang guru SMA kebanyakan tidak menjadi anggota PGRI karena menganggap dirinya sudah bergabung ke provinsi, karena provinsi sekarang yang menangani SMA dan SMK dan ada beberapa guru sekolah yang tidak mau membayar iuran. Tapi dia tercatat sebagai anggota PGRI di pusat, lalu kewajiban dia kan smestinya membayar iuran. Untuk itulah kami membayarkan mereka dengan uang-uang iuran mereka yang membayar. Di Bali tidak ada PGRI Provinsi Bali yang ada dimana dia mengajar di sana dia tercatat sebagai anggota,” tukasnya.
