Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sangat Relevan Untuk Bali

produktivitas
SEMINAR - Rangkaian program Voyage to Indonesia menuju Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, Kementrian Kuangan didukung Bank Dunia menyelenggarakan Seminar International on Human Capital as a New Driving Force of Economy di The Anvaya Beach Resort, Bali, Kamis (1/3). Seminar dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus sebagai key note speaker dan dihadiri Menkominfo Rudiantara dengan sambutan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

BALI TRIBUNE - Sebagai bagian dari rangkaian program Voyage to Indonesia menuju Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, Kementerian Keuangan dengan didukung Bank Dunia menyelenggarakan Seminar International on Human Capital as a New Driving Force of Economy di The Anvaya Beach Resort, Bali, Kamis (1/3). Acara ini bertujuan untuk merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah di bidang Sumber Daya Manusia. Dalam sambutannya Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk Indonesia dan Bali khususnya. “Saya selalu bilang untuk Bali pembangunan sumber daya manusia sangat penting karena tidak ada sumber daya alam seperti provinsi lain,” katanya. Menurutnya Bali yang memiliki populasi 4,2 juta jiwa dan dikunjungi sekitar 20 juta wisatawan dalam setahun hanya memiliki sumber daya manusia, budaya dan pemandangan alam yang indah. Oleh karena itu ia berharap dari seminar ini ada cara-cara untuk meningkatkan kualitas SDM Bali dan Indonesia dalam menghadapi tantangan guna mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Seminar dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan dihadiri Menkominfo Rudiantara. Menkeu Sri Mulyani yang menjadi pembicara kunci mengatakan ada tiga alasan mengapa seminar tentang modal manusia sangat penting. Yang pertama pemulihan ekonomi yang belum disertai dengan kenaikan produktivitas sehingga ada kekhawatiran apakah pemulihan ekonomi ini bisa berlanjut tanpa adanya perbaikan produktivitas. Jadi isu produktivitas menjadi sangat penting agar kondisi ekonomi global menjadi semakin sehat dan bertahan lama di dalam pemulihannya, imbuhnya. “Yang kedua human capital menjadi sangat penting pada saat kita semua berlomba lomba untuk mengurangi atau memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan karena tanpa mengaddress isu human capital terutama pada kelompok miskin maka masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak akan mungkin bisa diatasi,” kata Sri Mulyani. Ia menambahkan, yang ketiga, human capital ini menjadi sangat relevan dan menjadi topik pembahasan dimana-mana karena perubahan teknologi yang begitu cepat di satu sisi bisa menghancurkan berbagai macam kerja atau tipe pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia dan di sisi lain bisa menciptakan kesempatan kerja, menghasilkan pendapatan dan memberikan kesejahteraan. Menurutnya studi McKenzie memprediksi ada sekitar lima juta pekerjaan yang akan hilang di dunia ini dan akan digantikan oleh teknologi. Itu sebabnya isu human capital ini menjadi sangat relevan, manusia harus merespons terhadap perubahan teknologi yang begitu cepat dan begitu singkat yang akan menciptakan kesempatan baru namun kesempatan itu hanya bisa diraih apabila kualitas human capital menjadi baik, jelas Menteri yang baru saja meraih penghargaan Menteri Terbaik Dunia di World Development Summit. 

wartawan
Release
Category

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.