Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penjaminan Produk UMKM Dinilai Mampu Pacu Ekspor Bali

ekspor
I Ketut Indra Satya Dharma

Denpasar, Bali Tribune

Untuk mendorong laju usaha importir ataupun eksportir Bali, diperlukan perusahaan daerah yang mampu “memback up” kegiatan tersebut. Menurut Direktur PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Indra Satya Dharma, saat ini tengah disiapkan surat dari Menteri Keuangan terkait ekspor langsung yang bisa dilakukan oleh UMKM.

“Nah sementara ini kan yang terjadi UMKM berproduksi, namun ketika akan melakukan ekspor mesti melalui perusahaan besar yang memiliki ijin ekspor, kedepannya hal itu tak akan terjadi, karena UMKM akan bisa lakukan ekspor sendiri,” ujarnya di Denpasar, Minggu (10/7). Menurutnya, langkah pemerintah sangat baik dalam mendorong kinerja peningkatan ekspor Bali.

“Semakin banyak UMKM memiliki ijin, otomatis serapannya akan semakin tinggi, itu tujuan dari dilakukanya kebijakan ini,” tuturnya. Apabila para pelaku UMKM dapat dirangsang oleh kebijakan ini, maka database yang sebelumnya terkonsentrasi di Surabaya lambat laun akan pindah ke Bali.

“Selama ini kan berdasarkan database yang ada, ekspor kita masih terkonsentrasi melalui Surabaya, nah dengan keluarnya kebijakan ini bagaimana nantinya ekspor bisa langsung dari Bali,” ucapnya lagi. Meski demikian, kata dia, Bali memerlukan memerlukan pelabuhan ekspor.

“Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pelaku usaha, Bali sudah waktunya memiliki pelabuhan ekspor sendiri, entah itu di Benoa, Celukanbawang, atau dimana yang dianggap layak, sebagai pelabuhan ekspor,” ungkap Indra.

Menurut dia, ekspor Bali tidak lagi terkonsentrasi di Surabaya, namun sudah beralih ke pelabuhan Banyuwangi. “Banyuwangi pelabuhannya sudah sangat berkembang, apakah kita harus tertinggal dengan Banyuwangi yang notabene barang barang ekspornya berasal dari Bali,” ucap Indra bertanya.

Ia menyayangkan bila kebijakan custom bond yang bertujuan untuk penjaminan barang barang ekspor impor Bali hanya dinikmati daerah lain. “Nanti ketika suatu usaha telah mendapatkan penunjukan langsung ekspor, UMKM itu telah dianggap mampu, namun demikian penunjukan itu yang melakukan dari daerah melalui perda atau dari pusat ini yang mesti dipertegas lagi,” katanya.

Indra kembali mempertegas Bali harus memiliki pelabuhan khusus agar hal yang telah diupayakan menjadi sia sia. “Potensi UMKM Bali sangat luar biasa, ini yang mesti dicermati oleh para stakeholder, jangan lagi kita bergantung pada daerah lain, dan kesempatan meraup peluang yang adapun cukup besar,” tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Dukung Penegakan Hukum, Made Sunarta Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum di Kantor Kejari Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta menghadiri pemusnahan barang bukti (BB) perkara tindak pidana umum (PIDUM) di Kantor Kejari Badung, pada Rabu (2/7). BB yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) periode November 2024 - Juni 2025. Kehadiran Made Sunarta ini sebagai bentuk dukungan DPRD Badung dalam penegakan hukum di Gumi Keris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 27 Penumpang Korban KMP Tunu Pratama Jaya

balitribune.co.id | Negara - Setelah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis (3/7/2027) dini hari, operasi pencarian kini masih terus dilakukan. Hingga Kamis siang ada sejumlah penumpang yang ditemukan meninggal dunia di perairan Pebuahan, Negara.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.