Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peraturan Untuk Mempermudah Bukan Mempersulit

Bali Tribune / Heru Lelono - Pemerhati Kebijakan Publik

balitribune.co.id | Setelah hampir setengah tahun berjalan, ternyata Covid-19 masih juga mengancam kesehatn masyarakat, khususnya di Bali. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah dan terutama masyarakat sendiri, untuk sebisa mungkin terhindar dari bahaya virus ini.

Disudut-sudut kota, dipasar, dipertokoan, di desa-desa, juga dirumah-rumah penduduk, terpasang tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Poster-poster himbauan pemerintah untuk menerapkan hidup sehat, seperti memakai masker, sering cuci tangan serta menjaga jarak, ada dimana-mana. Kegiatan agama, sampai upacara perkawinan juga sudah diatur atau tepatnya dibatasi. Tetapi data mengatakan penyebaran virus ini belum juga berhenti.

Walau termasuk daerah yang tidak terlalu parah terpapar, data per tanggal 26 Juni mengatakan bahwa penderita akibat virus ini di Bali masih bertambah. Masih ada 521 orang yang positif dan dalam perawatan, dari total 1262 orang yang positif. Penderita yang meninggal tetap 11 orang, dimana 9 korban adalah WNA.

Berita yang menggembirakan, adalah semakin bertambah pula pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu 730 orang. Semua itu karena kerja keras petugas kesehatan, aparat pemerintah dan terlebih lagi sikap hidup masyarakat. Saya salah satu yang geram bila penyebaran virus ini selalu dikatakan sebagai kesalahan masyarakat yang tidak disiplin. Saya sering bilang, masyarakat saat ini sudah sangat menderita, jangan terus saja disalahkan. Memang harus diakui ada saja oknum sebagian masyarakat yang meremehkan ancaman virus ini, dan hal itu melahirkan resiko bagi orang lain. Namun pemerintah juga harus membantu membangun suasana kehidupan masyarakat ini tetap tenang, walau dalam berbagai kesulitan.

Saya membaca, pemerintah pusat memberikan berbagai penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil dengan baik menangani penyebaran virus ini. Saya menilai hal itu baik-baik saja, walau rakyat didaerah penerima penghargaan tersebut harusnya mendapat penghargaan yang lebih besar. Namun penghargaan tersebut bukan tidak mengandung resiko. Salah satu resiko buruk (bila itu terjadi), adalah dorongan pemerintah daerah merasa berlomba, tetapi dengan cara yang tidak tepat.

Peraturan yang dibuat pemerintah sejatinya untuk mengamankan bahkan mempermudah rakyat untuk melakukan kegiatan hidupnya. Peraturan tidak boleh malah menyulitkan masyarakat. Secara khusus peraturan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19 ini sudah disusun dengan cukup baik. Kalau karena hanya mengejar penghargaan, lalu pemerintah daerah masing-masing juga membuat peraturan. Lebih jauh lagi, pemerintah tingkat desa membuat pula peraturan sendiri. Apalagi berbagai peraturan tersebut, semua mencantumkan sangsi bagi rakyat yang dianggap tidak mematuhi. Semua ini bisa bermanfaat, tetapi juga bisa menambah beban rakyat.

Peraturan-peraturan yang bertumpuk dipundak masyarakat ini tidak boleh membuat masyarakat semakin tertekan hidupnya. Sekali lagi, peraturan adalah sesuatu yang dibuat untuk mengatur, melayani, mengarahkan, memudahkan. Peraturan yang terlalu banyak dan mungkin saja tumpang tindih, akan semakin menambah beban keseharian masyarakat.

Saya dengar Kapolda Bali pernah mengatakan sebuah kalimat dengan bijak, "Jangan ada negara didalam negara". Mungkin kalimat beliau tidak secara khusus tentang penanganan Covid-19 saja. Penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah harus dimaknai sebagai pemicu untuk bertindak semakin bijak. Jangan sampai karena sekedar berlomba mengejar penghargaan, tetapi masyarakat semakin terbebani oleh berbagai peraturan dan sangsi.

Semakin kuat harmoni ikatan antara pemerintah dan rakyat, hampir pasti akan semakin mempermudah mengatasi berbagai masalah. Saling mengayomi, saling menghargai dan saling menghormati adalah kunci. Covid-19 ini pasti berlalu. Kita harus siap dengan New Life, kehidupan baru dengan pola hidup dan kebiasaan baru yang lebih sehat, serta saling menjaga antar sesama. Kebetulan saya mungkin salah satu yang tidak terlalu sreg, dengan kalimat New Normal. Karena mungkin saya kurang faham maksudnya apa. Selamat bertugas untuk aparat pemerintah. Selamat berjuang bagi rakyat. Semoga Bali segera mampu bangkit kembali dengan lebih sehat dan bersatu.

wartawan
Heru Lelono
Category

Desa Wisata di Bali Berhasil Raih Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Tahun 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) mengumumkan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. Pada tahun 2025 ini, Kemenpar RI berkolaborasi dengan salah satu bank swasta mensertifikasi 10 desa wisata di Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Astra Motor Bali Hadirkan Servis Gratis Honda di Pos Pelayanan Terpadu Terminal Ubung Jelang Nataru

balitribune.co.id | Denpasar – Menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Astra Motor Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan prima kepada konsumen setia Honda melalui program Servis Gratis Honda. Layanan ini berlangsung mulai 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di Pos Pelayanan Terpadu Terminal Ubung, Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

PascaBanjir di Bali, Zurich Menerima Pengajuan Klaim Rp 30 Miliar Lebih

balitribune.co.id | Denpasar - PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI) telah menerima laporan klaim atas lebih dari 140 polis dengan estimasi total kerugian mencapai lebih dari Rp 30 miliar terkait bencana di Bali tersebut. Sebagian besar klaim berasal dari lini asuransi properti, disusul oleh lini kendaraan bermotor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BRI Salurkan Bantuan TJSL untuk Kelompok Wanita Tani Kota Pala di Tabanan

balitribune.co.id | Tabanan - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, BRI menyalurkan bantuan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Kota Pala yang berlokasi di Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan beberapa waktu lalu. 

Baca Selengkapnya icon click

Warga Ngotot Kasus Perbekel Sudaji Dilanjutkan

balitribune.co.id | Singaraja - Perwakilan masyarakat Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, berdebat panas dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng Edi Irsan Kurniawan. Perdebatan itu terjadi saat sejumlah perwakilan warga diterima Kajari Edi Irsan, Senin (22/12). Terlihat mendampingi warga aktivis anti korupsi yang juga Ketua LSM Gema Nusantara (Genus) Anthonius Sanjaya Kiabeni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.