Balitribune.co.id | Denpasar - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi keberadaan, kerja keras dan upaya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang selama ini telah menjadi wadah koordinasi antara instansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah. Berdasarkan laporan yang diterima presiden, saat ini terdapat 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 165 di tingkat kabupaten/kota. Jumlah ini perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau semua provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Air.
Menurut Presiden Jokowi, peningkatan akses keuangan ini penting dilakukan untuk mendorong pembangunan, ekonomi, sosial di daerah serta menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak melalui inklusi keuangan. Ia mengajak TPAKD melakukan langkah-langkah extraordinary dalam melakukan beberapa hal yakni lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan.
TPAKD harus lebih aktif untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok tani dan koperasi. Pendampingan kepada masyarakat harus terus diintensifkan dengan cara inovatif sesuai kelompok-kelompok sasaran. "Penguatan infrastruktur dan percepatan akses keuangan harus dilakukan dengan cara lebih agresif, pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa termasuk penerbitan obligasi daerah. Ini penting," tegasnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2020 yang bertemakan Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah untuk Indonesia Maju secara virtual, Kamis (10/12).
Pihaknya mengajak TPAKD untuk lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, menambah minat, pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. "Sehingga masyarakat paham di mana memperoleh akses pembiayaan dan masyarakat mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan," kata Presiden Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia ini menambahkan, cara-cara baru dalam proses sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan melalui cara inovatif maupun seni dan budaya yang sesuai karakter kekinian, kelompok sasaran serta melibatkan lembaga pendidikan, keagamaan termasuk kerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso mengatakan, segenap upaya telah dikerahkan untuk meningkatkan ekonomi sosial masyarakat terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sektor ini membutuhkan bantuan keuangan dan pendampingan terutama untuk dapat bertahan melalui akses keuangan di daerah.
Akses keuangan yang seluas-luasnya sangat penting di masa pandemi Covid-19 ini dengan memberikan kemudahan pembiayaan maupun akses penyimpanan bagi anak-anak pelajar melalui tabungan simpanan pelajar/Simpel. "Program akses percepatan keuangan di daerah menjadi perhatian dan prioritas kita," ucapnya.
Berbagai inisiatif telah diluncurkan dan dikembangkan yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kredit usaha rakyat (KUR), akses Laku Pandai, Simpel dan lainnya begitupun melakukan terobosan KUR.
Menurut Wimboh, Rakornas TPAKD dapat meningkatkan sinergi baik di tingkat pusat dan daerah. Sehingga implementasi program TPAKD dapat lebih optimal dan terarah. "Komitmen dalam rangka implementasi program inklusi keuangan di berbagai daerah termasuk literasi keuangan maupun perluasan akses simpanan dan pembiayaan serta pendampingan UMKM," jelasnya.
Kemudian lanjut Wimboh mengatakan, penguatan sinergi antara TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah. Perluasan implementasi program TPAKD di tingkat pusat dan daerah termasuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Optimalisasi program kerja TPAKD secara menyeluruh terarah dan inovatif dan memberdayagunakan teknologi informasi untuk menjadi solusi dalam menjangkau masyarakat di pelosok daerah dengan mudah dan cepat serta efisien," imbuhnya.
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category
