Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Percepatan Proses Penataan Kawasan Nusa Penida, Pemkab dan Polres Klungkung Tandatangani Nota Kesepakatan

Bali Tribune/ PENANDATANGANAN - Bupati Suwirta penandatanganan nota kesepakatan dengan Kepolisian Resor Klungkung.
balitribune.co.id | Semarapura - Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kepolisian Resor Klungkung terkait proses percepatan hibah asset tanah dan bangunan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Klungkung Bima Aria Viyasa, Sekda Kabupaten Klungkung I Gde Putu Winastra, di ruang rapat Praja Mandala, Kamis (18/3).
 
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sambutannya menjelaskan, nota kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengalihan hibah asset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur pemukiman guna mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Nusa Penida dan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di Kabupaten Klungkung. Pendatanganan ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Klungkung terkait dengan percepatan proses penataan kawasan Nusa Penida, khususnya di lingkungan Desa Sampalan dan Desa Toya Pakeh. 
 
Terkait asset Pemda dan asset polres agar segera memberikan kepastian terkait penataan, sehingga nanti terkait anggaran dan rencana yang dibicarakan hari ini bisa diakomodir. Setelah menandatanagani nota kesepakatan ini, tindak lanjutnya harus segera direalisasikan. Diharapkan nanti kerjasama ini tidak hanya sampai disini, kedepan peran kepolisian diharapkan bisa dimaksimalkan dikawasan tersebut. Sehingga setelah adanya pelabuhan dan adanya penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Nusa Penida, kamtibnas ditempat tersebut harus tetap terjaga dengan baik. “Saya minta kepada pak sekda, agar timnya bisa menindak lanjuti nota kesepakatan yang kita tandatangani hari ini, jangan sampai nanti ada kendala-kendala yang bisa menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Bupati Suwirta
 
Kapolres Kapolres Klungkung Bima Aria Viyasa menyatakan, kegiatan penandatangan nota kesepakatan ini dimasukkan dalam program 100 hari Kapolri. Pihaknya juga menyampaikan dan sudah dilaporkan kepada Kapolda Bali dan sangat diapresiasi oleh Kapolri. Sinyal baik dari mabes polri bahwa sekiranya tim dari mabes akan hadir dan melihat langsung dan mensurvey bangunan-bangunan yang menjadi hibah.
 
“Ke depan Polres klungkung juga akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Klungkung agar mempermudah proses penataan dikawasan tersebut. untuk mendukung Rencana Pembangunan Infrastruktur Pemukiman guna mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Nusa Penida dan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di Kabupaten Klungkung,” ujar Kapolres Bima Aria Viyasa menegaskan. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.