BALI TRIBUNE - Calon Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengungkapkan kaum perempuan khususnya di Bali mempunyai peran kuat dalam mempengaruhi arah kebijakan-kebijakan terkait kepentingan publik. "Meski jumlahnya di ranah politik praktis masih cukup terbatas, tapi perannya di belakang layar sangat besar dalam ikut menentukan arah kebijakan-kebijakan publik," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Hotel Aston, Denpasar, Sabtu (24/2).
Pasalnya, lanjut pendamping Calon Gubernur Bali Wayan Koster ini, karena kaum perempuan secara naluriah memiliki kepekaan yang lebih tinggi dalam merasakan segala persoalan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. "Seperti jika terjadi kenaikan harga-harga. Kan ibu-ibu yang lebih dulu merasakan dampaknya bagi belanja rumah tangga. Jadi kaum perempuan dari ranah privat hingga publik sangat paham dengan yang apa terjadi," jelasnya.
Untuk itu, kaum perempuan harus diberikan peran yang lebih besar, supaya dalam ranah politik terjadi saling melengkapi serta sinergisitas antara kaum perempuan dan laki-laki. Alhasil, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih terkena sentuhan kelembutan dan kepekaan terhadap masyarakat.
"Bukan berarti kebijakan-kebijakan sekarang tidak ada kepekaan. Namun kalau kaum perempuan diberikan porsi yang sama, maka hasilnya tentu akan lebih baik lagi," sebutnya.
Mantan Bupati Gianyar ini sangat mengapresiasi perjuangan KPPI agar kaum perempuan diberikan kesempatan yang lebih besar lagi dalam ranah politik praktis di segala tingkatan.
Dirinya bersama Wayan Koster, apabila terpilih nanti sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 akan mendorong dan memberikan peluang yang lebih bagi kaum perempuan Bali dalam keterlibatan politik serta pengambilan kebijakan publik.
"Kami (Koster-Ace) dari awal sudah mempersiapkan segala program pemberdayaan perempuan khususnya kaum perempuan Bali. Bukan hanya di ranah politik, tapi di segala sektor. Mulai dari usaha, seni budaya juga pendidikan," tutupnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Kehormatan KPPI Provinsi Bali Ny. Ni Putu Putri Suastini Koster mengatakan perempuan dalam kancah politik bukan lagi hal yang tabu. Keterwakilan 30 persen perempuan dalam politik, khususnya dalam proses penetapan calon anggota legislatif (pencalegan) disemua tingkatan harus dikawal dengan sebaik-baiknya. Disinilah peranan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk memastikan keterwakilan perempuan tersebut benar-benar diimplementasikan, bukan hanya ditataran proses pencalegan, namun dikawal dan diperjuangkan hingga bisa terwujud keterwakilan 30 persen di parlemen.
Istri Calon Gubernur Bali Wayan Koster ini, mengapresiasi sepak terjang KPPI yang telah mampu menjadi wadah bagi perempuan-perempuan yang ingin dan sudah terjun di dunia politik. “KPPI menjadi ajang penggodokan dan mendapatkan ilmu politik bagi para wanita yang terjun ke kancah politik, sehingga memiliki bekal dan kemampuan yang mumpuni, untuk maju di ajang pemilihan legistatif hingga pemilihan kepala daerah,”katanya.
Diakuinya, dunia politik asing bagi perempuan, karena memiliki kesan yang keras, dan cenderung didominiasi oleh kaum pria. Akibatnya, sangat sedikit perempuan yang tertarik untuk berkiprah di dalamnya. Padahal kalau perempuan masuk di dalam dunia politik, maka ada unsur kelembutan atau kasih sayang sehingga terjadi keseimbangan. Padahal menurutnya, perempuan memiliki peran tersendiri jika terjun ke bidang politik, supaya ada yang menyuarakan kepentingan perempuan, anak dan keluarga agar menjadi lebih baik. “Maka KPPI ini menyerukan pada pemerintah untuk memperhatikan dan memfasilitasi implementasi kebijakan keterwakilan 30% perempuan dalam politik, terutama dalam proses pencalegan pada Pemilu 2019 di setiap tingkatan,” tegasnya.
