balitribune.co.id | Negara - Hingga kini berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan kawasan hutan. Salah satu upaya yang kini tengah digencarakan adalah perhutanan sosial. Kini semua komponen diharapkan bisa terlibat dengan bekerjasama dan berkolaborasi dalam upaya mengembalikan dan menjaga kelestarian hutan. Program pelestarian hutan pun didorong untuk menjadi program berkelanjutan.
Pemerintah kini tengah menggencarkan upaya pelestarian hutan dengan pola perhutanan social. Masyarakat penyanding hutan kini didorong dan diberdayakan untuk mengembalikan dan menjaga kelestarian hutan. Disamping perlindungan terhadap kawasan hutan, dengan pemanfaatan potensi yang ada diharapkan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Sehingga masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengembalikan dan menjaga kelestarian kawasan hulu.
Program-program pelestarian dan pemanfaatan kawasan hutan ini pun didorong agar dilakukan secara berkelanjutan. Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengharapkan perhutanan social tidak hanya sekedar menjalankan program.
“ini (perhutanan sosial) harus dilaksanakan secara kontinyu dan benar-benar memang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, jadi tidak asal program berjalan saja," ungkapnya. Dikatakannya alah satu upayanya dengan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH).
"10 tahun yang lalu saat saya masih menjadi anggota DPRD, saya sudah berjuang terus bagaimana caranya membuat hutan di Jembrana menjadi hijau. Dan kita usahakan pada saat itu dibuatkan surat pengajuan mendapatkan hak pengelolaan hutan. Justru sekarang ini kita lihat tidak ada satupun hutan di Jembrana yang gundul. Ternyata apa yang kita kerjakan 10 tahun yang lalu, hari ini bisa kita lihat hasilnya walaupun tantangannya memang berat sekali pada saat itu," ungkapnya.
Ia menuturkan langkah awal yang diambilnya dalam upaya membentuk KTH di Jembrana adalah dengan mengumpulkan masyarakat yang sebelumnya mengelola hutan menjadi satu kelompok yang terorganisir.
"Langkah-langkah awal yang kita lakukan mulai memverifikasi daripada temen-temen yang eksisting yang sudah melakukan pembabatan hutan pada saat itu, kita jadikan satu wadah apa namanya kelompok tani hutan itu," papar politisi asal Banjar Peh, Desa Kaliakah, Negara ini.
Sementara Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian LHK, Danang K. Sakti menyampaikan pelaksanaan program ini adalah mendukung pemanfaatan potensi hutan yang ada di wilayah Jembrana. Pihaknya pun mendorong semua komponen bisa terlibat dengan bekerjasama dan berkolaborasi dalam upaya mengembalikan dan menjaga kelestarian hutan. Tidak hanya pemerintah, pihaknya juga mengajak lembaga non pemerintah maupun pihak swasta bisa bersinergi.
"Kami mendukung pembangunan daerah Jembrana dengan potensi hutan melalui program kehutanan sosial yang akan didukung oleh para pihak dan stakeholder. Ada dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mungkin ada dari pihak swasta." ujarnya. Pihaknya menyatakan akan memfasilitasi program-program daerah untuk ditindaklanjuti di tingkat pemerintah pusat dengan harapan adanya kontribusi kementerian/lembaga lain untuk pengembangan di daerah seperti di Kabupaten Jembrana.
"Kami memfasilitasi para pihak untuk menyamakan program dan dukungan, untuk mendukung visi pemerintah daerah. Kami dari pusat akan melanjutkan kegiatan ini di level nasional. Program-program ini akan kami dekatkan dengan para pihak di nasional, Harapannya dengan pihak yang lebih luas akan mendapat dukungan yang lebih besar, sehingga ada kontribusi dari program kementerian atau lembaga lain bisa kita arahkan untuk mendukung pengembangan Jembrana ini," tandasnya.
