Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Periklindo EV Conference 2024 Mendorong Pertumbuhan Kendaraan Listrik

Bali Tribune / CONFERENCE - Ketua Umum Periklindo, Jenderal TNI (Purn) H. Moeldoko saat pembukaan Periklindo Electric Vehicle (EV) Conference 2024 di Badung, Kamis (12/9)

balitribune.co.id | Badung - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) berkomitmen untuk memajukan industri kendaraan listrik di Indonesia dengan terus berupaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai inisiatif berkelanjutan.
Ketua Umum Periklindo, Jenderal TNI (Purn) H. Moeldoko menyatakan, Indonesia saat ini dengan dukungan pemerintah telah melampui harapan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik di Tanah Air sangat pesat, baik kendaraan listrik berpenumpang maupun angkutan umum. 

"Bertumbuh baik karena pemerintah telah menerbitkan instrumen Keputusan Presiden Nomor 55  (Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau Battery Electric Vehicle untuk Transportasi Jalan) dan diperkuat Perpres Nomor 79 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 (tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau Battery Electric Vehicle)," jelasnya saat Periklindo Electric Vehicle (EV) Conference 2024 di Badung, Kamis (12/9).

Kata dia, kebijakan tersebut yang menguatkan industri kendaraan listrik di Indonesia bertumbuh dengan kuat. Lebih lanjut diakuinya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah
semakin meningkatkan pertumbuhan kendaraan listrik di negara ini. 

"Periklindo ikut terlibat dan berkontribusi dalam mempromosikan kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga produsen kendaraan listrik ikut membangun lingkungan di Indonesia semakin bersih karena target Net Zero Emissions 2060," sebutnya. 

Ia menambahkan, adanya kendaraan listrik ini berkontribusi terhadap menurunnya anggaran APBN. Hal ini disebabkan berkurangnya impor minyak untuk bahan bakar kendaraan konvensional. Disamping itu, adanya konversi transisi dapat mereduksi subsidi yang diberikan dalam bentuk BBM, sehingga bisa dialihkan untuk kepentingan-kepentingan semakin baik yakni dunia pendidikan, kesehatan dan sosial. Kehadiran industri yang merupakan produsen kendaraan listrik tersebut memberi berkontribusi untuk Indonesia. 

Moeldoko mengatakan, konferensi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan terkait kendaraan listrik ini yakni para akademisi, industri, pemerintah selaku pembuat kebijakan mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia akan semakin kuat. "Konferensi ini bentuk tanggungjawab Periklindo kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sehingga bertemunya seluruh stakeholder di sosialisasi kendaraan listrik akan semakin cepat dan bertumbuh dengan baik apabila mendapatkan dukungan sepenuhnya dari seluruh stakeholder," jelasnya. 

Ia menyebutkan, Periklindo membuat langkah baru selain Electric Vehicle Conference yakni akan menyediakan Electric Vehicle Centre di Jakarta dan kota-kota lainnya. "Maka saya minta seluruh industri ikut terlibut dalam EV Centre, yang merupakan tempat berkumpulnya merk, brand-brand EV terkenal terlibat di dalamnya dan sepanjang tahun akan menunjukkan produk-produk baru dan akan hadir customer melihat dengan baik produk-produk EV," jelas Moeldoko.

Ia berharap EVC bisa memberikan inspirasi maupun semangat baru bagi dunia akademik atau perguruan tinggi ikut terlibat di dalamnya. "Kami akan mendorong terlibat dalam hal ini supaya Indonesia bisa menjadi terdepan dalam EV," katanya. 

Pada konferensi ini para pembicara baik dari dalam dan luar negeri akan mengungkapkan secara rinci mengenai visi, misi, agenda serta topik-topik menarik dan inspiratif di Periklindo Electric Vehicle Conference yang tahun ini bertemakan "Evolution Revolution on Technology, Consumers, and the Road to Sustainability". 

wartawan
YUE
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.