Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perkantoran Lengang, Pedagang Keliling Ikut Melarat

Bali Tribune/KELILING - Pedagang es roti keliling perkantoran ikut melarat lantaran pembatasan pegawai masuk kerja.


balitribune.co.id |  Gianyar - Aktivitas pegawai kantoran baik di pemerintahan maupun swasta menjadi salah satu sumbung perputan ekonomi. Lantaran pemberlakukan PPKM Darurat yang membatasi pegawai masuk kantor hingga 25 persen, penghasilan pedagang inipun anjlok. Tak mau ambil risiko, pedagang pun terpaksa mengurangi volume komoditi dagangannya.
 
Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Made Saya (50), pedagang Es Roti yang selalu ditunggu-tunggu para pegawai, kini harus gigit jari. Karena untuk menghabiskan dagangannya, kini justru harus keliling mencari-cari pembeli baru. Karena pelanggannya kini sudah jarang ngantor setelah pemberlakukan PPKM Darurat. “Sebelumnya PPKM, saya seperti gadis cantik, semua pegawai langganan saya nelpon ataupun WA agar segera ke depan kantornya. PPKM darurat ini bikin saya tambah melarat,” sesal pria humoris asal Kelurahan Bitera, Gianyar ini.
 
Mensiasati agar barang jualan tidak tersisa, Made terpaksa menurunkan produksinya. Karena sejak dari pagi hingga siang, sekitar pukul 13.30, dagangannya hanya laku separo termos saja. Dengan hanya berjualan  satu termos dia bisa memperoleh berjualan sekitar  Rp 300-350 ribu sehari. Itupun untungnya tidak sampai Rp 50 Ribu. "Dari tadi keliling masuk kantor, sepi. Ini baru segini laku. Sebelumnya dua termos ludes bahkan terkadang nambah satu termos," terangnya.
 
Kondisi yang sama juga dirasakan pedagang bakso keliling, Erik. Dengan gerobaknya, dia biasa mangkal di sejumlah dinas di Kabupaten Gianyar, Polres dan di Kantor BPN Gianyar. "Sekarang ini cuma nyediakan daging 1,5 kilogram saja. Ini sudah sedikit sekali," ujar pria asal Jember ini.
 
Dengan harga bakso Rp 10 ribu semangkok berisi ketupat, telor, dan tahu dia hanya memperoleh omzet di bawah Rp 150-an ribu sehari. "Kalau sebelum PPKM bisa sepuluh kilo daging habis. Sekarang satu setengah saja," jelasnya. 
wartawan
ATA
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.