Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perketat Protokol Kesehatan Covid-19, Banjar Mulai Berlakukan Sanksi Bagi Pelanggar

Bali Tribune / Untuk memperketat pelaksanaan protokol kesehatan salah satunya pemakaian masker, kini pihak banjar adat memberlakukan sanksi bagi warga yang melanggar.

balitribune.co.id | Negara - Warga kini tidak hanya mengandalkan gerakan dari Satgas Gotong Royong Desa Adat Saja. Sejumlah gerakan kini dilakukan masyarakat khususnya dalam menghadapi mewabahnya covid-19. Seperti pemberlakukan sanksi administrasi di banjar bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan covid-19 hingga berswadaya mengatasi dampak penyebaran covid-19.

Percepatan penanganan covid-19 di masyarakat kini tidak hanya dilakukan Satgas Gotong Royong Desa Adat. Berbagai upaya juga dilakukan secara swadaya oleh masyarakat untuk menghadapi penyebaran virus corona ini. Salah satunya dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 di lingkungan permukiman masing-masing. Untuk mengetatkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan maupun social distancing, warga kini membuat sanksi terhadap pelanggarnya.

Seperti salah satunya yang dilakukan di Banjar Adat Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara. Warga setempat sepakat selain melakukan upaya pencegahan secara swadaya seperti mengintensifkan penyemprotan desinfektan dan pembagian masker, juga kini diterapkan sanksi bagi warga yang melanggar. Kelihan Adat Ketapang, Putu Adanyana mengatakan kewaspadaan warganya meningkat seiring dengan peningkatan kasus covid-19 di Jembrana. Sehingga warganya melakukan upaya penyadaran.

Pihaknya mengaku warga secara swadaya telah mebagikan masker gratis kepada 500 warganya dan rutin menggelar desinfeksi di rumah masing-masing. Sedangkan agar meningkatkan kesadaran masyarakat, warganya juga sepakat memberlakukan sanksi bagi warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak memasang alat pencuci tangan maupun yang keluyuran, “Bagi warga yang kedapatan melanggar kami kenakan sanksi administrative” ungkapnya.

Pihaknya kini mewajibakan seluruh warganya untuk mengenakan masker, memasang alat cuci tangan sederhana dan tidak keluar rumah kecuali karean alasan kepentingan yang mendesak. Sementara itu, ditengah dampak penyeberan covid-19 yang semakin dirasakan masyarakat, warga juga mulai bahu membahu berswadaya, seperti berswadaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sembako sambil menunggu bantuan dari pemerintah turun. Seperti yang dilakukan warga Tempek IV Banjar Peken, Kelurahan Lelateng.

Kelihan Tempek IV Banjar Peken, I Putu Darma mengatakan dengan menunda pembangunan di wilayahnya, anggaran yang tersedia dari swadaya warga tersebut kini dialokasikan untuk pengadaan ratusan paket sembako bagi warganya. “Ini murni dari swadaya masyarakat kami, yang seharusnya untuk membangun kita tunda dulu, kita alihkan untuk membantu warga dengan memberikan sembako sehingga bisa membantu meringankan beban warga kami yang kini merasakan masa sulit dampak corona” ujarnya.

Sementara Lurah Lelateng, I Made Santa Purwa Minggu (26/4) menyatakan dengan munculnya kesadaran masyarakat di tingkat paling bawah baik itu banjar dan tempek untuk bergerak secara swadaya, akan mengefektifkan pencegahan dan penanganan terhadap dampak corona, “langkah masyarakat ini sangat membantu upaya pencegahan dan penanganan covid-19. Upaya-upaya swadaya seperti ini agar bisa dilakukan juga oleh warga di banjar lainnya karena dibutuhkan kesadaran bersama” tandasnya.  

 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Menerima Sertifikat GIAHS Salak Sibetan

balitribune.co.id | ​Amlapura - Kabar baik bagi petani Karangasem dibawa langsung dari markas FAO di Roma, Italia. Salak Sibetan, melalui sistem Agroforestry-nya, resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Sistem Pertanian Global (Global Important Agricultural Heritage System - GIAHS).

Baca Selengkapnya icon click

Meriahkan HUT Ke-16 Mangupura, Pemkab Badung Gelar Turnamen Mini Soccer Antar OPD

balitribune.co.id | Mangupura - Serangkaian menyambut HUT Ke-16 Kota Mangupura yang jatuh pada tanggal 16 Nopember 2025 dan HUT KORPRI Ke-54 tanggal 29 Nopember 2025, Bapor KORPRI menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Turnamen Mini Soccer ini juga sebagai ajang silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT Mangupura ke-16, Pemkab Badung Himbau Ucapan dengan Bibit Tanaman

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Kota Mangupura, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng berbagai pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema "Rumaketing Taksuning Bhuana", yang bermakna Satukan semua potensi untuk membangun Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, Tapi F-PDIP Badung Beri Catatan Soal Kemacetan, Sampah, dan Air Bersih

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu terungkap  pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui APBD 2026, F-Golkar Badung Ingatkan Target Rp12,38 Triliun Berpotensi Meleset

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (4/11). Ranperda tersebut meliputi Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, F-Gerindra DPRD Badung Sebut PAD Masih Berpotensi Naik

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.