Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perketat Protokol Kesehatan Covid-19, Banjar Mulai Berlakukan Sanksi Bagi Pelanggar

Bali Tribune / Untuk memperketat pelaksanaan protokol kesehatan salah satunya pemakaian masker, kini pihak banjar adat memberlakukan sanksi bagi warga yang melanggar.

balitribune.co.id | Negara - Warga kini tidak hanya mengandalkan gerakan dari Satgas Gotong Royong Desa Adat Saja. Sejumlah gerakan kini dilakukan masyarakat khususnya dalam menghadapi mewabahnya covid-19. Seperti pemberlakukan sanksi administrasi di banjar bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan covid-19 hingga berswadaya mengatasi dampak penyebaran covid-19.

Percepatan penanganan covid-19 di masyarakat kini tidak hanya dilakukan Satgas Gotong Royong Desa Adat. Berbagai upaya juga dilakukan secara swadaya oleh masyarakat untuk menghadapi penyebaran virus corona ini. Salah satunya dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 di lingkungan permukiman masing-masing. Untuk mengetatkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan maupun social distancing, warga kini membuat sanksi terhadap pelanggarnya.

Seperti salah satunya yang dilakukan di Banjar Adat Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara. Warga setempat sepakat selain melakukan upaya pencegahan secara swadaya seperti mengintensifkan penyemprotan desinfektan dan pembagian masker, juga kini diterapkan sanksi bagi warga yang melanggar. Kelihan Adat Ketapang, Putu Adanyana mengatakan kewaspadaan warganya meningkat seiring dengan peningkatan kasus covid-19 di Jembrana. Sehingga warganya melakukan upaya penyadaran.

Pihaknya mengaku warga secara swadaya telah mebagikan masker gratis kepada 500 warganya dan rutin menggelar desinfeksi di rumah masing-masing. Sedangkan agar meningkatkan kesadaran masyarakat, warganya juga sepakat memberlakukan sanksi bagi warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak memasang alat pencuci tangan maupun yang keluyuran, “Bagi warga yang kedapatan melanggar kami kenakan sanksi administrative” ungkapnya.

Pihaknya kini mewajibakan seluruh warganya untuk mengenakan masker, memasang alat cuci tangan sederhana dan tidak keluar rumah kecuali karean alasan kepentingan yang mendesak. Sementara itu, ditengah dampak penyeberan covid-19 yang semakin dirasakan masyarakat, warga juga mulai bahu membahu berswadaya, seperti berswadaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sembako sambil menunggu bantuan dari pemerintah turun. Seperti yang dilakukan warga Tempek IV Banjar Peken, Kelurahan Lelateng.

Kelihan Tempek IV Banjar Peken, I Putu Darma mengatakan dengan menunda pembangunan di wilayahnya, anggaran yang tersedia dari swadaya warga tersebut kini dialokasikan untuk pengadaan ratusan paket sembako bagi warganya. “Ini murni dari swadaya masyarakat kami, yang seharusnya untuk membangun kita tunda dulu, kita alihkan untuk membantu warga dengan memberikan sembako sehingga bisa membantu meringankan beban warga kami yang kini merasakan masa sulit dampak corona” ujarnya.

Sementara Lurah Lelateng, I Made Santa Purwa Minggu (26/4) menyatakan dengan munculnya kesadaran masyarakat di tingkat paling bawah baik itu banjar dan tempek untuk bergerak secara swadaya, akan mengefektifkan pencegahan dan penanganan terhadap dampak corona, “langkah masyarakat ini sangat membantu upaya pencegahan dan penanganan covid-19. Upaya-upaya swadaya seperti ini agar bisa dilakukan juga oleh warga di banjar lainnya karena dibutuhkan kesadaran bersama” tandasnya.  

 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.