Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perlu Pemberdayaan Masyarakat Mengawal Kesucian Gunung Batur

Bali Tribune / Prof. Wayan Windia

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus wisatawan inisial JDC (WN Kanada), si penari telanjang, cukup banyak mengundang reaksi massa.  Karena diduga keras justru dilakukan di Gunung Batur. Sebuah gunung yang sangat disucikan oleh masyarakat Bali. Sebelumnya telah pula terjadi kasus wisatawan asing yang melakukan adegan sex di kawasan itu. Wisatawan juga pernah menggunakan Pura Mengening sebagai tempat untuk bercinta. Ada juga kasus wisatawan yang berfoto pada bangunan suci.

Ketua Stispol Wira Bhakti, Prof. Wayan Windia mengatakan sangat prihatin dengan kasus-kasus seperti itu. Sebab Wagub Bali, Prof. Cok Ace, sering mengatakan bahwa eksistensi Bali saat ini hanya ditunjang oleh taksu-nya yang berwatak niskala. Sedangkan secara sekala, alam Pulau Bali sudah banyak yang rusak.

Saat ini justru taksu Bali yang mulai dicemarkan. Melalui tindakan yang tidak senonoh dalam alam sakral. Kalau kasus-kasus seperti ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan eksistensi Bali sebagai kawasan wisata akan semakin pudar. Dikatakan bahwa, kasus seperti itu bisa saja terjadi dan dilakukan wisatawan asing di Bali. Karena budaya mereka sangat berbeda. Mereka tidak mengenal konsep suci dan leteh. Konsep yang dibawanya adalah liberalistik dan individualistik. Sedangkan konsep yang dianut masyarakat Bali adalah konsep spritualistik dan komunalistik. Kemudian, faktanya sekarang ini, kita telah menganut pariwisata massal, dan bukan pariwisata budaya. Maka datanglah ke Bali, wisatawan yang disebut sebagai wisatawan kelas sandal jepit.

Mereka tinggal di sebuah pondok penginapan seperti anak kost. Bermalam bisa ber-empat atau ber enam dalam satu kamar. Makan nasi jinggo. Berwisata dengan menggunakan angkutan umum, atau menyewa sepeda gayung, dan dengan memanfaatkan google map. Mereka bukanlah anak-anak kaya di negerinya. Tetapi, ketika mereka berada di Bali, mereka merasa seperti orang yang diperlukan, dan merasa bebas dari tekanan hidup. Lalu berbuatlah mereka hal yang aneh-aneh, berbasis pada watak individualistiknya. Mungkin untuk dishare di grup medsos-nya dll. Ini adalah bagian dari pengaruh teknologi dan globalisaasi.

Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa secara mandiri melakukan tindakan antisipatif. Diperlukan pemberdayaan masyarakat setempat, untuk berpartisipasi. Di sektor kehutanan sudah ada konsep perhutanan sosial. Untuk kawasan gunung yang berfungsi publik (untuk pendakian, pariwisata, dll), maka masyarakat sebaiknya diperbedayaan untuk ikut melakukan pengawasan.

Apalagi di Bali. Gunung dianggap sebagai bagian dari Sad Kerthi, dan harus dimuliakan. Gunung dianggap sebagai tempat keramat. Gunung, sejak zaman Bali Mule (Age), digunakan sebagai tempat untuk bermidataasi atau semadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Raja Jayapangus, yang melakukan semadi di Gunung Batur. Tetapi sekarang tempat itu ternyata digunakan untuk hal-hal yang berbau mesum. Hal-hal yang tidak senonoh seperti itu perlu ditekan seminimal mungkin di Gunung Batur. Oleh karenanya perlu ada pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, agar mampu melakukan pengawasan terhadap kesucian Gunung Batur. “Kita dapat bercermin dari konsep perhutanan sosial” kata Windia.

wartawan
RED
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.