Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perlunya Pengawasan Turis Asing ke Bali

Putu Parwata

BALI TRIBUNE - FENOMENA turis ngekos terus mendapat sorotan dari kalangan DPRD Badung. Dewan menyayangkan wisatawan yang datang ke Bali khususnya Badung banyak turis backpacker. Padahal, Pemkab Badung mengucurkan miliaran rupiah untuk mempromosikan pariwisata Badung ke luar negeri dengan tujuan wisatawan yang datang ke Badung adalah wisatawan berduit, bukan malah backpacker. “Masalah ini harus jadi perhatian bersama. Kok turis yang ke Badung justru banyak backpacker,” ungkap Ketua DPRD Badung, Putu Parwata belum lama ini. Menurutnya perlu ada pengawasan khusus sehingga wisatawan atau warga negara asing tidak seenaknya datang ke Bali apalagi dengan cara menggembel. “Kita sih berharap yang datang itu bukan backpacker, tapi wisatawan berkelas. Dan ini perlu ada strategi juga,” kata Parwata. Untuk menyikapi maraknya tamu backpacker ini, politisi PDIP asal Dalung ini mengaku akan segera memanggil pihak BPPD dan Dinas Pariwisata  Badung. “Kami akan evaluasi kinerja lembaga itu (BPPD dan Dispar Badung, red) dalam mendatangkan wisatwan ke Badung. Karena dana untuk promosi cukup besar,” tegasnya. Disisi lain, Parwata juga mengimbau masyarakat pemilik rumah kos melaporkan apabila ada turis ngekos di rumahnya. Pihaknya juga berharap pemilik kos ikut memberikan edukasi kepada warga negara asing yang tinggal disana. “Kalau wisatawan yang sedang berlibur kami harapkan masyarakat menyarakan menginap di hotel atau pun hostel sehingga mereka bisa dikenakan pajak,” pungkasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.