Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perlunya Pengawasan Turis Asing ke Bali

Putu Parwata

BALI TRIBUNE - FENOMENA turis ngekos terus mendapat sorotan dari kalangan DPRD Badung. Dewan menyayangkan wisatawan yang datang ke Bali khususnya Badung banyak turis backpacker. Padahal, Pemkab Badung mengucurkan miliaran rupiah untuk mempromosikan pariwisata Badung ke luar negeri dengan tujuan wisatawan yang datang ke Badung adalah wisatawan berduit, bukan malah backpacker. “Masalah ini harus jadi perhatian bersama. Kok turis yang ke Badung justru banyak backpacker,” ungkap Ketua DPRD Badung, Putu Parwata belum lama ini. Menurutnya perlu ada pengawasan khusus sehingga wisatawan atau warga negara asing tidak seenaknya datang ke Bali apalagi dengan cara menggembel. “Kita sih berharap yang datang itu bukan backpacker, tapi wisatawan berkelas. Dan ini perlu ada strategi juga,” kata Parwata. Untuk menyikapi maraknya tamu backpacker ini, politisi PDIP asal Dalung ini mengaku akan segera memanggil pihak BPPD dan Dinas Pariwisata  Badung. “Kami akan evaluasi kinerja lembaga itu (BPPD dan Dispar Badung, red) dalam mendatangkan wisatwan ke Badung. Karena dana untuk promosi cukup besar,” tegasnya. Disisi lain, Parwata juga mengimbau masyarakat pemilik rumah kos melaporkan apabila ada turis ngekos di rumahnya. Pihaknya juga berharap pemilik kos ikut memberikan edukasi kepada warga negara asing yang tinggal disana. “Kalau wisatawan yang sedang berlibur kami harapkan masyarakat menyarakan menginap di hotel atau pun hostel sehingga mereka bisa dikenakan pajak,” pungkasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.