Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertemuan BKSLPD dan LPLPD, Ada Usulan Membangun LPD Center

PERTEMUAN - Suasana pertemuan BKS-LPD Provinsi Bali, di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).

BALI TRIBUNE - Dari hasil pertemuan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi dan kabupaten, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali dan kabupaten, serta sejumlah penguru LPD melakukan pertemuan bersama AA Oka Mahendra yang merupakan salah satu anggota Tim Transisi, ada usulan untuk membangun LPD Center yang dinamakan Stiti Loka LPD Bali. Usualan tersebut nantinya akan dibahas dalam tim transisi besutan Gubernur Bali I Wayan Koster. Pertemuan pengelolan LPD di Bali ini berlangsung di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).   Ketua BKS-LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan mengatakan pertemuan di Puri Kanginan Bangli  untuk sharing informasi kaitanya dengan perkembangan LPD di Bali serta untuk menjalin silaturahmi. "Beliau (AA Oka Mahendra) lama bertugas di luar, maka dari itu beliau ingin mengatahui perkembang LPD di Bali yang memang sudah berkembang puluhan tahun. Begitu pula, kami meminta saran-masukan untuk langkah-langkah untuk kemajuan LPD kedepannya,” jelasnya. Diakui jika pihaknya telah menyampaikan apa yang menjadi kendala, harapan, serta langkah apa yang bisa dilakukan kedepanya untuk LPD di Bali. "Ada hal-hal yang sekiranya bisa diperjuangkan, telah kami sampaikan," sambungnya. Beberapa point aspirasi yang disampaikan agar LPD nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Bali. Dimana untuk  transaksi atau pembayaran apapun agar melalui LPD. “Hampir semua ada LPD. Hingga September jumlah LPD 1433 dengan total asset Rp 25 Triliun,” jelasnya seraya mengatakan untuk perda tentang LPD bisa dijalankan sebaik-baiknya.  Disampaikan pula bahwa pihaknya memiliki rencana untuk membangun LPD center. LPD Center akan menjadi pusat pendidikan/pelatihan pengurus LPD. Dalam pengelolaan LPD memiliki standarisasi, tidak kalah penting ada persoalan teknologi. Dirancang pula sejenis museum, yang mana sejarah LPD akan ditampilkan. Menyambung pembicaraan, Ketua LPLPD Provinsi Bali I Nyoman Aryana menyampaikan, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan LPD. Pengelolaan LPD agar bisa mengikuti perkembangan saat ini maupun kedepanya, sehingga mampu bersaing dengan bank-bank atau lembaga keuangan lainya. “Tentunya untuk mempertahankan keberadaan LPD, maupun pengembangan harus ada kerjasama seluruh komponen,” ujarnya. Dikatakan pula, pertemuan seperti ini akan berkelanjutan. Peroalan yang ada bisa didiskusikan, mencari jalan penyelesainya, serta mencarikan masukan yang membangun.  AA Oka Mahendra menyampaikan, pertemuan pihaknya banyak mendapat informasi tentang kondisi real LPD di seluruh Bangli, mulai dari LPD yang sehat, kurang sehat maupun yang sakit. “Dari penyampaikan tadi memang yang menjadi pokok persoalan terletak pada sumber daya manusia (SDM). Untuk itu perlu dilakukan upaya/langkah untuk peningkatan kualitas SDM tersebut,” jelasnya. Dikatakan, antara LPD satu dengan yang lainnya kualitas SDM tentu berbeda, basis pendidikan belum setara. “Bagaimana sistem rekrutmen dan pengembangan SDM, haruslah ada standarnya. Kemudian kompetensi ditingkatkan dan harus berkelanjutan,” ujarnya. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dibangun LPD Center. AA Oka Mahendra menjelaskan LPD Center ini nantinya menjadi kantor yang terintegrasi, menjadi pusat kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM yang mengawaki LPD. “BKS-LPD, LPLDP terintegrasi, dapat menyatukan persepsi dalam pengambangan LPD,” sambungnya.  Terkait aspirasi dari BKS-LPD maupun LPLPD tersebut nantinya akan dibahas dengan tim transisi. “Kami akan bahas dengan tim terlebih dahulu, seperti apa format kedepanya, dan  selanjutnya baru akan diajukan ke Gubernur. Jika bisa terwujud harapan LPD di Bali semakin berkembang," imbuhnya.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Telat Bayar dan Lapor Pajak? DJP Beri Penghapusan Denda hingga 1 Bulan

balitribune.co.id | Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi bagi wajib pajak badan dalam pelaporan dan pembayaran pajak tahun buku 2025. Kebijakan ini diumumkan melalui siaran pers pada Kamis (30/4/2026), sebagai bagian dari penyesuaian implementasi sistem inti administrasi perpajakan.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kali Pimpin Bali, Yohanes Kurniawan Kini Ditugaskan ke Astra Motor Palembang

balitribune.co.id | Denpasar - Kursi pimpinan Astra Motor Bali kini berganti. Jabatan Kepala Wilayah yang selama ini dipegang oleh Yohanes Kurniawan sejak April 2022 akan beralih. Terhitung mulai Mei 2026, Kurniawan ditugaskan sebagai Kepala Wilayah Astra Motor Palembang. “Mutasi dan perubahan pimpinan di kalangan Honda Sales Operation (HSO) memang rutin diadakan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan ke depannya,” ungkap Yohanes Kurniawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Makan Bergizi Gratis (MBG) Bukan Sekadar Pangan, Tapi Strategi Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Denpasar - Program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digulirkan pemerintah sejak awal 2025 terus mengalami penyempurnaan. Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardani, SE., MM., M.Kes.,  menegaskan bahwa program ini masih dalam tahap evaluasi agar implementasinya semakin optimal dan merata di seluruh daerah, termasuk Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pelayanan KB Serentak di TPMB Putu Agustini, Kolaborasi BKKBN dan IBI Hadirkan Pelayanan KB Berkualitas di Tingkat Komunitas

balitribune.co.id | Singaraja - Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-75 Tahun 2026 di Provinsi Bali dipusatkan di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Putu Agustini, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Kamis (30/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Akomodasi dan Investasi Melejit, Sektor Keuangan Bali Buktikan Ketahanan di 2026

balitribune.co.id | Denpasar - Kinerja industri jasa keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga Februari 2026 tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor ini masih tumbuh positif dengan risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.