Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertemuan BKSLPD dan LPLPD, Ada Usulan Membangun LPD Center

PERTEMUAN - Suasana pertemuan BKS-LPD Provinsi Bali, di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).

BALI TRIBUNE - Dari hasil pertemuan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi dan kabupaten, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali dan kabupaten, serta sejumlah penguru LPD melakukan pertemuan bersama AA Oka Mahendra yang merupakan salah satu anggota Tim Transisi, ada usulan untuk membangun LPD Center yang dinamakan Stiti Loka LPD Bali. Usualan tersebut nantinya akan dibahas dalam tim transisi besutan Gubernur Bali I Wayan Koster. Pertemuan pengelolan LPD di Bali ini berlangsung di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).   Ketua BKS-LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan mengatakan pertemuan di Puri Kanginan Bangli  untuk sharing informasi kaitanya dengan perkembangan LPD di Bali serta untuk menjalin silaturahmi. "Beliau (AA Oka Mahendra) lama bertugas di luar, maka dari itu beliau ingin mengatahui perkembang LPD di Bali yang memang sudah berkembang puluhan tahun. Begitu pula, kami meminta saran-masukan untuk langkah-langkah untuk kemajuan LPD kedepannya,” jelasnya. Diakui jika pihaknya telah menyampaikan apa yang menjadi kendala, harapan, serta langkah apa yang bisa dilakukan kedepanya untuk LPD di Bali. "Ada hal-hal yang sekiranya bisa diperjuangkan, telah kami sampaikan," sambungnya. Beberapa point aspirasi yang disampaikan agar LPD nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Bali. Dimana untuk  transaksi atau pembayaran apapun agar melalui LPD. “Hampir semua ada LPD. Hingga September jumlah LPD 1433 dengan total asset Rp 25 Triliun,” jelasnya seraya mengatakan untuk perda tentang LPD bisa dijalankan sebaik-baiknya.  Disampaikan pula bahwa pihaknya memiliki rencana untuk membangun LPD center. LPD Center akan menjadi pusat pendidikan/pelatihan pengurus LPD. Dalam pengelolaan LPD memiliki standarisasi, tidak kalah penting ada persoalan teknologi. Dirancang pula sejenis museum, yang mana sejarah LPD akan ditampilkan. Menyambung pembicaraan, Ketua LPLPD Provinsi Bali I Nyoman Aryana menyampaikan, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan LPD. Pengelolaan LPD agar bisa mengikuti perkembangan saat ini maupun kedepanya, sehingga mampu bersaing dengan bank-bank atau lembaga keuangan lainya. “Tentunya untuk mempertahankan keberadaan LPD, maupun pengembangan harus ada kerjasama seluruh komponen,” ujarnya. Dikatakan pula, pertemuan seperti ini akan berkelanjutan. Peroalan yang ada bisa didiskusikan, mencari jalan penyelesainya, serta mencarikan masukan yang membangun.  AA Oka Mahendra menyampaikan, pertemuan pihaknya banyak mendapat informasi tentang kondisi real LPD di seluruh Bangli, mulai dari LPD yang sehat, kurang sehat maupun yang sakit. “Dari penyampaikan tadi memang yang menjadi pokok persoalan terletak pada sumber daya manusia (SDM). Untuk itu perlu dilakukan upaya/langkah untuk peningkatan kualitas SDM tersebut,” jelasnya. Dikatakan, antara LPD satu dengan yang lainnya kualitas SDM tentu berbeda, basis pendidikan belum setara. “Bagaimana sistem rekrutmen dan pengembangan SDM, haruslah ada standarnya. Kemudian kompetensi ditingkatkan dan harus berkelanjutan,” ujarnya. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dibangun LPD Center. AA Oka Mahendra menjelaskan LPD Center ini nantinya menjadi kantor yang terintegrasi, menjadi pusat kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM yang mengawaki LPD. “BKS-LPD, LPLDP terintegrasi, dapat menyatukan persepsi dalam pengambangan LPD,” sambungnya.  Terkait aspirasi dari BKS-LPD maupun LPLPD tersebut nantinya akan dibahas dengan tim transisi. “Kami akan bahas dengan tim terlebih dahulu, seperti apa format kedepanya, dan  selanjutnya baru akan diajukan ke Gubernur. Jika bisa terwujud harapan LPD di Bali semakin berkembang," imbuhnya.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.