Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perwakilan BKKBN Bali Target 2024 Zero Stunting 

Bali Tribune / Sosialisasi Panduan Sistem Kerja dan Penataan Jabatan Pelaksana di Nusa Dua, Senin (4/12) malam.

balitribune.co.id | Denpasar - Meski prevalensi stunting di Bali paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia, namun Perwakilan BKKBN Provinsi Bali terus bertekad untuk menurunkan angka stunting. Perwakilan BKKBN Bali memasang target 2024 nanti, Bali zero stunting.

Tekad ini dikumandangkan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar saat pembukaan Sosialisasi Panduan Sistem Kerja dan Penataan Jabatan Pelaksana di Nusa Dua, Senin (4/12) malam.

Tekad pria asal Papua ini bukan tanpa alasan. Tahun sebelumnya Bali berhasil menurunkan angka stunting sebesar 2,9  persen dari 10,9 persen menjadi 8 persen. Di Bali awal tahun ini, angka stunting delapan persen. Namun pada penghujung tahun sudah turun lagi di bawah enam persen.

"Belum ada bocoran angkanya, tetapi sudah di bawah enam persen. Target kita 2024 nanti di Bali harus zero stunting,” ungkapnya.

Dikatakan Sarles, target 2024 Bali zero stunting karena di setiap Kabupaten dan Kota di Bali juga menurun. Denpasar hanya tiga persen angka stuntingnya. Bahkan menurut sumber Bali Tribune, Kabupaten Buleleng juga turun menjadi yang terendah di Bali. Dan bocoran yang diterima Bali Tribune, stunting di Bali saat ini 4,62 persen.

"Jadi, target tahun dua ribu dua puluh empat akan turun jadi zero stunting di Bali," kata mantan Kepala Perwakilan BKKBN Maluku ini.

wartawan
RAY
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.