Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Gunakan KOSTER

Bali Tribune / Presiden RI didampingi Menteri Bappenas dan Gubernur Bali saat Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, MM., Ak yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD, menyebut Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru yang arah penekanannya menjadikan Ekonomi Kerthi Bali sebagai ekonomi yang berwawasan hijau, tangguh, dan sejahtera sangat penting untuk Kita apresiasi, karena sesuai dengan program SDGs (Sustainable Development Goals, red) yang memang menjadi target kedepan umat manusia seluruh dunia untuk menuju kesitu.

“Jadi program Ekonomi Kerthi Bali sifatnya tidak regional Bali semata, nasional, tetapi juga sebetulnya merupakan program dunia. Karena itu, sekali lagi Kita harus apresiasi dan menjadikan ini komitmen bersama untuk kemudian nanti betul-betul bisa Kita gunakan sebagai peta jalan ekonomi Bali sampai dengan 2045,” ungkap Prof. Wayan Ramantha.

Lihat foto: Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, MM., Ak

Konsep ini juga disebutkannya sangat cerdas dan bertaraf regional yang sejalan dengan konsep nasional hingga global. “Saya katakan sejalan dengan konsep global, karena dia memperhatikan Sustainable Development Goals hingga sesuai dengan kearifan lokal Kita. Jadi luar biasa ini,” katanya.

Dengan diluncurkannya Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera oleh Presiden, yang sebelumnya disusun oleh Bappenas RI dengan menetapkan indikator hijau, tangguh, dan sejahtera; lebih lanjut Prof. Wayan Ramantha mengatakan indikator hijau ini tidak cukup dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto, red) hijau saja, tidak cukup dengan menekan emisi karbon saja, hingga memasyarakatkan kendaraan listrik saja. Tetapi mesti ditataran implementasi nanti Kita tambahkan dengan konsep ekonomi hijau yang lain. “Misalnya bagaimana Kita tidak menggunakan bahan baku dari produk-produk yang diperoleh dengan cara merusak lingkungan. Sebut saja di sektor pariwisata, Kita menggunakan meubelair dari bahan kayu yang dari daerah asalnya tidak merusak lingkungan. Sehingga dengan demikian, justru hal seperti itu bisa Kita gunakan sebagai strategi diferensiasi bahwa Bali di dalam mengimplementasikan ekonomi hijau lebih dari sekedar yang dipersyaratkan secara umum. Begitu juga yang bebas plastik, Bali selalu terdepan dalam hal seperti itu,” jelasnya secara gamblang.

Kemudian juga indikator tangguh. Indikator ekonomi tangguh itu, tidak cukup semata-mata karena produktifitas tenaga kerja yang tinggi, industri yang kuat, PDRB yang bagus, tetapi juga mesti Kita tambahkan yang namanya ekonomi tangguh itu betul-betul Kita bisa menjaga kemandirian kita secara ekonomi atau setidak-tidaknya meningkatkan kemandirian Kita secara ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Selanjutnya di indikator kesejahteraan. “Konsep sejahtera ini benar secara umum melalui PDRB, menurunkan bila perlu mengenolkan angka pengangguran, mempersempit jurang pendapatan antara yang kaya, menengah dan miskin yang Kita ukur dengan Indeks Gini Ratio. Tapi di Bali, Kita perlu tambahkan dengan indeks kebahagiaan, karena kalau Kita bicara sejahtera di Bali sesuai dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali, Kita pasti berpatokan di Bali itu sejahtera Sekala-Niskala. Sehingga dengan demikian juga ada kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan material saja, tapi kesejahteraan dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali kebahagiaan Sekala-Niskala, dan ini bisa Kita ukur dengan happiness index,” jelas ekonom UNUD ini.

Karena itu, tentu Kita harus apresiasi dan Saya selaku ekonom ingin menekankan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera perlu pengawalan secara terus menerus, komitmen terus, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh komponen masyarakat, termasuk juga dunia usaha. Peta Jalan ini juga perlu sosialisasi agar seluruh komponen masyarakat bisa paham, bisa memiliki pengetahuan pada bidang ini dengan memiliki KOSTER (Knowledge, Organizing, Strong, Trust, Equilibrium, Responsibility, red).

“Masyarakat Kita harus memiliki knowledge / pengetahuan yang cukup untuk mendukung ekonomi hijau supaya keberlanjutan generasi atau umat manusia bisa terus berjalan dengan harmonis. Kemudian, Peta Jalan ini harus terus di organizing / organisasi oleh pemerintah dengan one island management. Dimana Peta Jalan ini di organizing oleh Gubernur, lalu Bupati/Walikota harus berkontribusi bisa melaksanakan ini. Lalu strong / kuat, dalam mewujudkan peta jalan ini diperlukan perjuangan yang keras, tidak hanya mensosialisasikan dan masyarakat berkomitmen, tetapi juga diperlukan kekuatan bersama agar pemerintah pusat memberikan dana yang cukup dan dunia tertarik menanamkan modalnya di Bali,” sebutnya.

Selanjutnya trust / kepercayaan. Peta jalan ini memerlukan kepercayaan dari seluruh elemen masyarakat hingga dunia usaha ditingkat global, karena ini sebagai modal untuk menjalankan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru. Equilibrium / keseimbangan perlu dijalankan, karena Saya tekankan kembali bahwa dari dulu hingga sekarang keseimbangan Kita antara Selatan – Utara itu tidak seimbang. Jadi pembangunan infrastruktur sangat mendukung Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, seperti Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung harus jadi, jalan tol juga harus Kita dorong agar jadi, bandara baru di Bali Utara harus diperjuangkan agar jalan juga untuk mencapai keseimbangan secara geografis.

“Terakhir responsibility / tanggungjawab. Dimana Kita harus konsisten dan berkomitmen menjalankan secara bersama-sama penuh tanggung jawab program yang sudah disambut baik oleh Bappenas dengan menjadikannya sebagai peta jalan. Sehingga kalau Bappenas sudah melakukan hal ini, maka ini hal yang luar biasa, apalagi Presiden yang meluncurkannya, jadi sangat diapresiasi. Sehingga program ini harus Kita pertanggungjawabkan demi generasi Bali yang akan datang dan bertanggungjawab dengan tanah Bali, alam, dan Hyang Widhi Wasa,” pungkasnya.

wartawan
RED
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.