Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petang Sebagai Daerah Konservasi, Musrembang RKPD Kecamatan Petang 183 Usulan Senilai Rp 619 M Lebih

Bali Tribune/ MUSRENBANG - Wabup Suiasa saat menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Petang bertempat di ruang Pertemuan Giri Gosana Kantor Camat Petang, Senin (10/2).
Balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati I Ketut Suiasa menghadiri Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Petang bertempat di Kantor Camat Petang, Senin (10/2/2020). 
 
Musrenbang mengambil tema "Akselerasi Ekonomi Melalui Peningkatan SDM Unggul, Penguatan Infrastruktur, Budaya dan Lingkungan Hidup" ini turut dihadiri Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya, Camat Petang I Wayan Darma, Perwakilan TP PKK Kabupaten Badung serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung serta perwakilan desa se-Kecamatan Petang.
 
Wabup Suiasa, dalam sambutannya menyampaikan Musrenbang 2021 merupakan penuntasan pelaksanaan PPNSB Kabupaten Badung. Dimana sebelumnya dilaksanakan di desa yaitu Musrenbangdes dan sekarang di Kecamatan Petang merupakan yang ke 4. Musrenbang Kecamatan Petang mempertegas dan menajamkan kembali yang berkait tentang target- target pencapaian Visi Misi Daerah 2016- 2021 dalam rangka untuk menuntaskan ruang lingkup cakupan, termasuk substansi-substansi perencanaan yang telah tertuang di dalam RPJMD 2016 - 2021 khususnya yang berkaitan dengan kewilayahan masyarakat di Kecamatan Petang.
 
"Untuk di wilayah Petang yang menjadi prioritas pengamanan dan penegasan adalah mempertegas kembali komitmen kita dilihat dari sisi wilayah dan potensi yang ada di Kecamatan Petang ini kita sudah sepakati wilayah ini adalah sebagai daerah konservasi sebagai penyangga dan merupakan daerah produksi," tegasnya.
 
Oleh karena itu menurut Wabup Suiasa produksi yang dikembangkan dalam sektor pertanian, diorientasikan untuk tahun 2020 - 2021 lebih banyak fokus dan dominan tentang keberhasilan di sektor pertanian, karena sebagai jaminan untuk mensukseskan PPNSB dan 5 prioritas yang ditetapkan dalam Visi Misi Daerah 2016 - 2021, khusunya untuk infrastrutur di sektor pertanian.
 
"Saya minta kepada OPD terkait untuk menuntaskan pelaksanaan PPNSB yang kita jabarkan pada RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021, jangan sampai ada yang ketinggalan maupun terlewatkan," katanya.
 
Di sela- sela kesempatan ini pula Wabup Suiasa, mempertegaskan kepada masyarakat jangan takut untuk mengonsumsi daging babi, karena virus yang menyerang babi tidak bisa menular kepada manusia.
 
Sementara itu Camat Petang I Wayan Darma melaporkan, Kecamatan Petang terdiri dari 7 Desa, dengan 51 Banjar Dinas serta 27 Desa Adat. Prioritas usulan berdasarkan Musrenbang Desa sebanyak 183 usulan yang dibagi menjadi 4 kelompok sektor prioritas, antara lain sektor ekonomi dan sumber daya alam terdiri dari 11 usulan, sektor sarana prasarana wilayah terdiri dari 128 usulan, sektor sosial dan budaya terdiri dari 40 usulan dan sektor pengembangan SDM terdiri dari 4 usulan dengan Pagu anggaran Rp 619.283.826.500,00.
 
Bila dibandingkan dengan usulan Musrenbang tahun 2019 sebanyak 149 usulan, dan tahun ini mengalami peningkatan menjadi 183 usulan. "Adapun permasalahan di Kecamatan Petang yang menjadi usulan dalam Musrenbang ini untuk mendapat perhatian seperti rencana pembangunan jembatan Petang sebelah timur Pasar Petang menuju Banjar Angantiga, pembangunan jembatan Jempanang - Sekarmuti, pembangunan jembatan Getasan menuju Payangan, Gianyar, Pembangunan Sport Center Lapangan Umum Petang, pembangunan drainase serta pembangunan trotoar jalan protokol Desa Carangsari, dan perbaikan Infrastruktur penunjang pertanian seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani, " jelasnya.
 
Sementara itu Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya dalam sambutannya menyampaikan Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di wilayah Kecamatan.   
wartawan
I Made Darna
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.