Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petisi Bule untuk Kokokan Ayam : Sebuah Bentuk Culture Shock

Bali Tribune
Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
Wakil Rektor I Universitas Dwijendra
 
balitribune.co.id | Petisi soal kokokan ayam  disampaikan oleh 10 orang bule ke kantor Camat  Kuta Selatan. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Kuta Selatan menyebut petisi itu dilayangkan pada Kamis (2/3/2023) oleh 10 orang WNA. Petisi adalah (surat) permohonan resmi kepada pemerintah (KBBI). Bule menyampaikan petisi gara-gara ayam jago milik Wayan Agus Juli, warga Pondok Mekar 2 di Jalan Kampus Udayana, Jimbaran berkokok saat subuh dan siang hari. Kokok ayam membuat bule tersebut terganggu sehingga mereka tidak bisa beristirahat. Hal ini merupakan bentuk Culture shock atau gegar budaya yang dialami bule tersebut. Gegar budaya adalah perasaan di mana seseorang merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru.
 
Kasus ini cukup menggelikan. Ayam berkokok dipetisikan. Kodrat ayam jantan memang berkokok. Apa yang salah dari kokokan ayam tersebut. Apalagi pemilik ayam tersebut sudah tinggal lama di sana dan rumah yang dibangun oleh kakek dan bapaknya sebelum Anumaya bay View dibangun. Soal remeh temeh seperti harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah agar tidak  ada petisi lain yang disampaikan oleh bule. Kalau tidak ditanggapi dikhawatirkan ada petisi soal kicauan burung peliharaan tetangganya dan akan ada petisi  tentang gonggongan anjing tetangga.
 
Meskipun Bali mengharapkan bule untuk berkunjung ke Bali, itu bukan berarti bule bisa seenak perutnya berperi laku. Bule hendaknya sebelum ke Bali mengetahui dan memahami budaya masyarakat Bali sehingga bule secara psikologis siap dengan perbedaan budaya yang mereka miliki. Bule perlu memahami cross cultural understanding. Pengertian cross cultural understanding menurut Bennett & Allen (2003) yaitu kemampuan dalam bersikap etnosentrik menuju sikap menghargai pada budaya lain.  Cross cultural understanding adalah bentuk sikap yang dibutuhkan oleh setiap individu, maupun kelompok untuk menjalin hubungan baik antar manusia karena budaya di dunia sangat beraneka ragam.
 
Setiap wisatawan hendaknya mempelajari dan memahami tentang budaya, agama, tata nilai kemasyarakatan orang Bali. Dengan pemahaman ini, diharapkan bule tidak mengkritisi budaya, agama yang dianut masyarakat Bali, serta tata nilai yang dianut masyarakat Bali sehingga bule siap menerima perbedaan budaya, tata nilai yang berlaku di negaranya dengan budaya dan tata nilai masyarakat Bali. 
 
Apabila bule tidak siap berhadapan dengan perbedaan budaya, agama, dan tata nilai kemasyarakat orang Bali hendaknya bule jangan berlibur ke Bali. Orang Bali mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pendatang baik terhadap wisatawan domestik maupun manca negara.Itu buktinya masyarakat bali  sangat welcome  dengan pendatang. Sikap toleransi masyarakat Bali jangan dimanfaatkan untuk menghina agama, budaya, dan tata nilai masyarakat Bali.
 
Tanggapan pemerintah provinsi Bali terhadap petisi tersebut merupakan bentuk gerak cepat pemerintah dan bahkan ada ancaman apabila bule yang menyampaikan petisi tersebut berulah lagi, pemerintah akan mendeportasi bule tersebut. Bali sebagai daerah pariwisata dan Bali mengandalkan sektor pariwisata jangan terlalu menjadi “pemuja” para Bule. Walaupun kita butuh mereka, itu bukan berarti kita mudah untuk diatur-atur. 
 
Petisi yang disampaikan oleh bule tersebut merupakan salah satu bentuk “ulah” bule di Bali. Masih banyak ulah bule di Bali yang membuat geram masyarakat. Banyak bule mengendarai sepeda motor  tanpa memakai helm. Mengendarai sepeda motor tanpa plat. Masuk ke areal pura  tanpa izin pemangku. Bule duduk di tempat suci. Semua ulah bule tersebut sangat meresahkan masyarakat Bali. 
wartawan
Redaksi
Category

Seluruh Fraksi Setujui KUA-PPAS 2026, Wawali Arya Wibawa: Wujud Sinergitas Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Denpasar Soroti Kemacetan Akibat Mal Baru di Serangan

balitribune.co.id I Denpasar - Keberadaan pusat perbelanjaan baru di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, mendapat sorotan DPRD Kota Denpasar. Meningkatnya volume kendaraan sejak dibukanya pusat perbelanjaan tersebut dinilai turut memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan Serangan dan sepanjang Bypass Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gegara Puntung Rokok, Dua Hektare Kawasan Hutan Gunung Batur Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Kebakaran melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2026) sore. Setidaknya  dua hektare kawasan hutan hangus terbakar. Kuat dugaan kebakaran dipicu puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan. 

Baca Selengkapnya icon click

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.