Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petisi Bule untuk Kokokan Ayam : Sebuah Bentuk Culture Shock

Bali Tribune
Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
Wakil Rektor I Universitas Dwijendra
 
balitribune.co.id | Petisi soal kokokan ayam  disampaikan oleh 10 orang bule ke kantor Camat  Kuta Selatan. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Kuta Selatan menyebut petisi itu dilayangkan pada Kamis (2/3/2023) oleh 10 orang WNA. Petisi adalah (surat) permohonan resmi kepada pemerintah (KBBI). Bule menyampaikan petisi gara-gara ayam jago milik Wayan Agus Juli, warga Pondok Mekar 2 di Jalan Kampus Udayana, Jimbaran berkokok saat subuh dan siang hari. Kokok ayam membuat bule tersebut terganggu sehingga mereka tidak bisa beristirahat. Hal ini merupakan bentuk Culture shock atau gegar budaya yang dialami bule tersebut. Gegar budaya adalah perasaan di mana seseorang merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru.
 
Kasus ini cukup menggelikan. Ayam berkokok dipetisikan. Kodrat ayam jantan memang berkokok. Apa yang salah dari kokokan ayam tersebut. Apalagi pemilik ayam tersebut sudah tinggal lama di sana dan rumah yang dibangun oleh kakek dan bapaknya sebelum Anumaya bay View dibangun. Soal remeh temeh seperti harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah agar tidak  ada petisi lain yang disampaikan oleh bule. Kalau tidak ditanggapi dikhawatirkan ada petisi soal kicauan burung peliharaan tetangganya dan akan ada petisi  tentang gonggongan anjing tetangga.
 
Meskipun Bali mengharapkan bule untuk berkunjung ke Bali, itu bukan berarti bule bisa seenak perutnya berperi laku. Bule hendaknya sebelum ke Bali mengetahui dan memahami budaya masyarakat Bali sehingga bule secara psikologis siap dengan perbedaan budaya yang mereka miliki. Bule perlu memahami cross cultural understanding. Pengertian cross cultural understanding menurut Bennett & Allen (2003) yaitu kemampuan dalam bersikap etnosentrik menuju sikap menghargai pada budaya lain.  Cross cultural understanding adalah bentuk sikap yang dibutuhkan oleh setiap individu, maupun kelompok untuk menjalin hubungan baik antar manusia karena budaya di dunia sangat beraneka ragam.
 
Setiap wisatawan hendaknya mempelajari dan memahami tentang budaya, agama, tata nilai kemasyarakatan orang Bali. Dengan pemahaman ini, diharapkan bule tidak mengkritisi budaya, agama yang dianut masyarakat Bali, serta tata nilai yang dianut masyarakat Bali sehingga bule siap menerima perbedaan budaya, tata nilai yang berlaku di negaranya dengan budaya dan tata nilai masyarakat Bali. 
 
Apabila bule tidak siap berhadapan dengan perbedaan budaya, agama, dan tata nilai kemasyarakat orang Bali hendaknya bule jangan berlibur ke Bali. Orang Bali mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pendatang baik terhadap wisatawan domestik maupun manca negara.Itu buktinya masyarakat bali  sangat welcome  dengan pendatang. Sikap toleransi masyarakat Bali jangan dimanfaatkan untuk menghina agama, budaya, dan tata nilai masyarakat Bali.
 
Tanggapan pemerintah provinsi Bali terhadap petisi tersebut merupakan bentuk gerak cepat pemerintah dan bahkan ada ancaman apabila bule yang menyampaikan petisi tersebut berulah lagi, pemerintah akan mendeportasi bule tersebut. Bali sebagai daerah pariwisata dan Bali mengandalkan sektor pariwisata jangan terlalu menjadi “pemuja” para Bule. Walaupun kita butuh mereka, itu bukan berarti kita mudah untuk diatur-atur. 
 
Petisi yang disampaikan oleh bule tersebut merupakan salah satu bentuk “ulah” bule di Bali. Masih banyak ulah bule di Bali yang membuat geram masyarakat. Banyak bule mengendarai sepeda motor  tanpa memakai helm. Mengendarai sepeda motor tanpa plat. Masuk ke areal pura  tanpa izin pemangku. Bule duduk di tempat suci. Semua ulah bule tersebut sangat meresahkan masyarakat Bali. 
wartawan
Redaksi
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.