Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petugas Bertindak Tegas, 70 Pemudik Dipaksa Kembali

Bali Tribune/ Petugas di Pelabuhan Padang Bai memeriksa kelengkapan administrasi para pemudik.

balitribune.co.id | Amlapura  - Kendati larangan mudik lebaran berlaku pada 6 Mei lalu, namun masih saja ada pemudik yang nekat untuk melakukan perjalanan. Petugas pun bertindak tegas tanpa pandang bulu. Sampai dengan Minggu (9/5), tercatat 70 orang pemudik yang terjaring di Pos Penyekatan dan Pos Penagamanan Lebaran Pelabuhan Padang Bai. Mereka dipaksa pulang alias batal berlebaran di kampung halaman.   Para pemudik tersebut menggunakan berbagai cara untuk bisa membeli tiket, naik kapal dan menyebrang ke Pelabuhan Lembar, Lombok. Mulai dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Lingkungan hingga dengan alasan keluarga sakit atau meninggal. Namun sejak larangan mudik berlaku, petugas gabungan bertindak tegas dan tidak pandang bulu. “Ya kami harus tegas demi mencegah penularan Covid-19. Aturannya kan sudah ada, untuk yang melakukan perjalanan luar daerah harus mengantongi berbagai persyaratan yang ditentukan termasuk siapa saja yang diizinkan oleh aturan itu sendiri,” tegas Kapospam Lebaran, Pelabuhan Padang Bai, AKP Dwi Susila, kepada media ini di Padang Bai. Dikatakannya, dari hasil pemeriksaan dan penyekatan hampir setiap harinya ada saja pemudik yang akan melakukan perjalanan keluar daerah melalui penyebrangan pelabuhan Padang Bai. Sebagian besar Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) tersebut menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. “Kita tetap ambil tindakan tegas, kalau PPDN tersebut tidak termasuk dalam orang yang diperbolehkan sesuai  aturan termasuk persyaratannya tidak lengkap, kita ambil tindakan tegas yang memaksa mereka untuk kembali,” tegasnya, sembari menyebutkan untuk hari Minggu ini saja pihaknya sudah memaksa lebih dari 70 orang PPDN untuk kembali ketempat tinggal mereka karena persyaratannya tidak lengkap. Bahkan dua orang wanita diantaranya sampai menangis dan merengek agar bisa disebrangkan ke kampung halaman mereka, namun tetap diambil tindakan tegas.   Sementatra itu, sejak pelarangan mudik diberlakukan, arus penyebrangan di pelabuhan penyebrangan Padang Bai relatif lebih sepi. Arus penyebrangan kali ini sebagian besar didominasi oleh truk angkutan logistik. Namun sejumlah kendaraan sepeda motor juga masih terlihat menyebrang. Menurut keterangan petugas di Pos Pengamanan Lebaran dan Pos Penyekatan, pengendara sepeda motor tersebut diizinkan menyebrang karena telah mengantongi surat izin dan surat keterangan sesuai ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak PT ASDP Pelabuhan Padang Bai mencatat, sejak H-15 lebaran hingga saat ini sebanyak 1.309 orang pemudik telah menyebrang ke kampung halaman mereka atau meningkat sebesar 230 persen dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 569 orang pemudik. Roda dua atau sepeda motor bahkan meningkat hingga 500 persen, yakni sebanyak 3.223 unit dari tahun lalu yang hanya 620 unit. Roda empat campuran justru mengalami penurunan dimana mudik tahun ini hanya 2000 unit yang menyebrang, sementara tahun lalu jumlah yang menyebrang sebanyak 3.358 unit. “Sedangkan pasca pelarangan mudik, jumlah penumpang yang menyebrang hanya 59 orang, sepeda motor 52 unit dan roda empat 20 unit. Ini yang betul-betul memenuhi persyaratan sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Gusus Tugas Covid-19,” sebut Junaedi, Manager PT ASDP Padang Bai. Dijelaskannya pula, arus mudik tahun ini meningkat hingga 230 persen dari tahun lalu karena pada tahun 2020 lalu, aturan pelarangan mudik mulai berlaku sejak awal puasa atau awal ramadhan. Sedangkan tahun ini pelarangan mudik baru mulai berlaku mulai Tanggal 6 Mei sehingga para pemudik memanfaatkan waktu untuk mudik sebelum pelarangan itu berlaku.

wartawan
Husaen
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.