Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pileg 2019 Dewan Badung Ajukan Tambahan Kursi

DPRD
Dewan minta tambahan 5 kursi untuk DPRD Badung di Pileg 2019.

BALI TRIBUNE - Jumlah kursi DPRD Badung berpeluang bertambah pada Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2019. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) Badung menunjukan ada penambahan jumlah penduduk di gumi keris.

Pada Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Badung terekam sebanyak 630.000 jiwa lebih.

Dengan jumlah tersebut, maka jumlah wakil rakyat Badung berpeluang bertambah 5 kursi dari 40 pada Pileg 2014 menjadi 45 kursi di Pileg 2019. Kalangan DPRD Badung pun terus menuarakan penambahan kursi parlemen Badung ini.

“Sesuai data statistik (BPS, red) jumlah penduduk Badung sudah 630.000 jiwa pada Tahun 2016, jadi kami ingin jumlah kursi di DPRD Badung ditambah 5 kursi pada Pileg 2019 nanti menjadi 45 kursi,” kata Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa didampingi rekannya sesama anggota dewan, Kadek Sudarmaja (Ketua Fraksi Gerindra),I Nyoman Sentana (Sekretaris Fraksi Gerindra), Made Ponda Wirawan (Sekretaris Fraksi PDIP) dan Made Subawa (Anggota F-Gerindra dari Hanura).

Menurut mereka dengan penambahan jumlah penduduk tersebut, secara aturan jumlah anggota DPRD juga mengikuti. “Kami harap data BPS ini bisa dijadikan acuan dalam penentuan kursi,” ujarnya. Suyasa menyatakan jumlah wakil rakyat Badung sangat layak ditambah. Selain telah memenuhi syarat jumlah penduduk, wilayah Badung yang membentang dari ujung utara Petang hingga selatan Kecamatan Kuta Selatan juga cukup luas. Sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat perlu disuarakan oleh lebih banyak lagi wakil rakyat.

“Kami juga ingin ada pemerataan dalam jumlah kursi. Karena selain penambahan peduduk, cakupan wilayah Badung ini juga cukup luas,” kata Suyasa. Bila melihat jumlah peduduk sesuai data BPS, timpal Made Subawa sangat dimungkinkan kursi di parlemen Badung bertambah 5 kursi dari 40 menjadi 45 kursi.

Mengingat dengan jumlah penduduk 466 ribu jiwa saja jumlah kursi DPRD Badung sudah 40 kursi. Jadi dengan 630 ribu jiwa, maka jumlah kursi bisa ditambah menjadi 45 kursi. “Intinya kami ingin ada tambahan kursi untuk DPRD Badung,” tegasnya. Nyoman Sentana dari Fraksi Gerindra juga mengusulkan daerah pemilihan (dapil) pada Pileg agar dibagi berdasarkan kecamatan yang ada. Saat ini jumlah dapil di Badung hanya 5 dapil dari 6 kecamatan. Yakni Dapil Kuta SelataN Dapil Kuta, Dapil Kuta Utara, Dapil Megwi dan Dapil Abiansemal-Petang. Kedepan politisi asal Blahkiuh ini minta khusus Dapil Abiansemal-Petang agar dipisah. “Kami minta Dapil disesuaikan deñgan jumlah kecamatan. Jadi harus ada 6 dapil di Badung. Contohya Abiansemal dan Petang harus dipisah,” terangnya.

Sementara Ketua Komisi Pemiliha Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Badung AA Gede Raka Nakula yang dikonfirmasi terpisah belum bisa memastikan apakah di Badung akan ada perubahañ jumlah kursi dan dapil pada Pileg 2019. Pasalnya, tahapan untuk Pileg masih cukup jauh. “Kami belum bisa pastikan. Saat ini kami masih menunggu Undang-undang terbaru,” ujarnya.

Mengenai data penduduk yang dipakai KPU, Nakula menegaskan bahwa data KPU berasarkan data yang diberikan pemerintah. “Kalau soal data penduduk, kita hanya sebagai pengguna. Nanti tergantung pemerintah, data mana yang diserahkan ke kita. Itu yang kita plenokan. Cuma selama ini data yang dipakai acuan pemerintah adalah data Disdukcapil,” tukasnya sembari menegaskan bahwa data terakhir jumlah penduduk Badung sesuai laporan Disdukcapil Badung adalah 464 ribu jiwa.

wartawan
I Made Darna
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.