Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pj Gubernur Bali Lantik 3 Direktur RS dan 1 Kepala Dinas

Bali Tribune / PELANTIKAN - Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya saat upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (22/2).

balitribune.co.id | Denpasar - Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mengucapkan selamat atas terpilih dan dilantiknya empat (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

"Terima kasih kepada pejabat yang sudah purna tugas, dan mengabdi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan tertata. sebagaimana yang kita lihat bahwa mereka semua  memiliki kinerja yang sangat baik dan mampu mencatat prestasi membanggakan. Selanjutnya kepada pejabat yang terpilih dan mampu melewati proses seleksi panjang, saya harapkan mampu melanjutkan tugas-tugas ke depannya,” pinta Mahendra Jaya dalam sambutannya saat upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (22/2).

Ditambahkannya lagi, untuk program kinerja yang sudah baik silahkan dipertahankan dan dilanjutkan bahkan dibuat lebih baik lagi, sedangkan untuk kinerja yang masih kurang baik mari kita benahi bersama agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat luas.

Empat (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dilantik adalah I Wayan Sumarajaya yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Madya pada UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, BKPSDM Provinsi Bali saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Selanjutnya I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali saat ini menjabat sebagai Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali. Lalu ada Ni Made Suryanadi yang sebelumnya menjabat sebagai Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara lolos menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, dan terakhir Ni Wayan Murdani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat ini menduduki jabatan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Pj. Gubernur Bali menambahkan dengan terpilihnya pejabat yang berkualifikasi, memiliki rekam jejak serta berkinerja baik kita yakin bahwa akan terwujud titik akhir pengabdian yang mampu mengayomi sekaligus memberikan layanan terhadap masyarakat luas. 

“Untuk itu, indikator pelaksanaan tugas setiap unit kerja harus dibangun dan tertata rapi baik kinerja dan juga ruangan tempat yang baik dan bersih, ada rasa ramah, transparan, solidaritas dan saling bertegur sapa serta tidak ada ego sektoral antar perangkat daerah. Namun tetap mengikuti perundang-undangan dan SOP yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan baik atau buruknya unit kerja akan memberikan pengaruh kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerjasama dan membantu serta memberikan dukungan terhadap kinerja pejabat, sehingga tumbuh rasa kekeluargaan, gotong royong, Sagilik-Saguluk Salunglung Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya, Saling Asah, Asih, Asuh.

wartawan
HMS
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.