Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PNS Diwajibkan Membeli Hasil Bumdes

koperasi
I Wayan Sudiana

BALI TRIBUNE - Untuk mengoptimalkan pemasaran hasil Bumdes di Tabanan, diharapkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Tabanan untuk membeli hasil Bumdes yang ada di Tabanan.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Tabanan I Wayan Sudiana, bagaimana PNS yang ada di lingkungan Pemda Tabanan bisa membeli hasil produksi Bumdes yang ada di Kabupaten Tabanan. Selama ini PNS Pemda Tabanan perbulan gajihnya dipotong Rp 50.000 untuk berbelanja di Koperasi PNS Tabanan, tapi bagaimana gajih PNS Tabanan yang dipotong perbulan tersebut dialihkan untuk membeli produk hasil dari produksi Bumdes yang ada di Tabanan. Sehingga pemasaran hasil dari produksi Bumdes di Tabanan terserap dengan maksimal.

"Kita berharap bagaimana agar PNS yang ada di lingkungan Pemkab Tabanan bisa membeli hasil produksi Bumdes di Tabanan. Selama ini PNS di Tabanan gajinya dipotong perbulan untuk berbelanja di Koperasi PNS, yang saya harapkan bukan barang itu yang dibeli, seperti sabun dan yang lainnya, tapi bagaimana nantinya yang dibeli adalah produk hasil dari Bumdes yang ada di Tabanan. Sehingga kita bisa memasarkan produk Bumdes lewat PNS," jelas Sudiana, Senin (5/2).

Sudiana mendorong agar regulasi ini diubah, dimana untuk potong gaji PNS perbulan ini agar dikelola oleh Perusahan Daerah Dharma Santika, yang saat ini menampung dan memasarkan hasil dari produksi Bumdes yang ada di Tabanan, diberikan kewenangan untuk mengatur uang PNS yang dipotong perbulan sebesar Rp. 50.000. "Bagaimana nanti manajemen koperasi PNS itu yang kita ubah, nanti kita usulkan agar diberikan kewenangan Perusahan Daerah yang mengatur. Saya rasa mereka gak keberatan kok gajinya yang dipotong Rp 50.000 untuk membeli produk petani-petani mereka sendiri," tegasnya.

Selain nanti hasil Bumdes dipasarkan untuk PNS yang ada di Pemda juga diharapkan bisa dipasarkan di lingkungan DPRD Tabanan. Sehingga nantinya 40 Anggota Dewan yang ada di Tabanan tahu jenis-jenis produksi Bumdes tiap Desa di Tabanan. "Nanti kita juga sarankan seizin Ketua DPRD Tabanan, untuk ikut memasarkan produk Bumdes yang ada di Tabanan. Meskipun skupnya kecil, namun terus berkelanjutan setiap bulan. Nantinya kita ikut memajukan sektor pertanian lewat Bumdes," tandasnya. 

wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.