balitribune.co.id | Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Pengda Bali, tiba-tiba saja menggeliat. Mungkin karena tekanan korona yang semakin mengganas. Mereka sepertinya gelisah, karena gelombang serangan korona yang tidak bisa ditebak. Bahkan semakin mengganas. Banyak dari bisnis anggotanya yang umumnya bergerak di sektor pariwisata, menurun drastis.
Mantan Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. (Pur), Made Suweta, hadir dalam pertemuan itu. Petermuan yang dramatis itu, diselenggarakan di Sekretariat Flobamora, Renon. Diyakini bahwa, yang menjadi persoalan pokok umat manusia adalah pangan. Orang bisa segera menjadi marah, kalau perutnya lapar. Secara filosofis dikatakan bahwa, orang hanya bisa hidup dari kehidupan lain di sekitarnya. Bahwa manusia bisa hidup, kalau ada kehidupan binatang, dan tanaman. “Manusia tidak bisa hidup, dari simpanan dolar di bank” katanya.
Oleh karenanya, ia merasa senang, karena Pokdarkamtibmas Bali, mulai berbicara tentang ketahanan pangan, di tengah serangan covid. Tampaknya Brigjen Suweta benar. Bahwa masalah pangan dan harga diri, sering membuat manusia bisa menjadi cepat marah. Oleh karenanya, kini kita harus fokus untuk pengadaan pangan, demi ketahanan pangan.
Kebanyakan dari pengurus Pokdarkamtibmas Bali adalah orang pariwisata. Maklum, sektor pariwisata mendominasi perekonomian Bali sejak lebih dari 40 tahun yl. Oleh karenanya, kehidupan sosial dan bahkan kehidupan politik di Bali, didominasi oleh orang-orang yang bergerak di sektor pariwisata. Mereka adalah orang-orang yang memiliki uang. Mereka hidup nyaman dengan kehadiran sektor pariwisata di Bali, yang sebelumnya terus membubung tinggi.
Serangan korona telah menghentikan hidupnya yang nyaman ala pariwisata Bali. Sekarang mereka sedang gelisah, karena sektor pariwisata sedang macet. Meskipun kasus serangan korona tidak menjadikannya mereka miskin, tetapi jelaslah pendapatan mereka berkurang. Manusia memang demikian tabiatnya. Manusia bisa meningkatkan konsumsinya secara vertikal, kalau pendapatannya naik pada titik tertentu.
Tetapi kalau pada titik tersebut, tiba-tiba saja pendapatannya turun, maka mereka tidak sudi menurunkan konsumsinya secara vertikal sekaligus. Itulah yang menyebabkan terjadinya kegelisahan dalam hidup manusia. Tidak siap hidup nyunie atau hidup prihatin, bila jatuh “miskin”. Oleh karenanya, konsumsi manusia pada saat pendapatannya turun, adalah turun secara diagonal. Tidak sudi turun secara vertikal.
Kolega saya Wiwin Suyasa, adalah salah satu dedengkot sektor pariwisata di Bali. Ia sudah sejak lama nian malang melintang menikmati manisnya pariwisata Bali. Dalam diskusi itu, ialah orang yang paling radikal ingin membuka pariwisata Bali, di tengah serangan korona saat ini. Ia membandingkan kasus antara Phuket dan Bangkok di Thailand. Bangkok ditetapkan lockdown, tetapi Phuket justru dibuka pada saat yang bersamaan. Ia memandang bahwa saat ini kondisi serangan korona di Bali jauh berbeda dengan di Jawa. Ia beranggapan bahwa di Bali aman-aman saja. Tidak perlu di PPKM Mikro Darurat-kan. Operasi seperti itu cukup di Jawa saja.
Ia mungkin lupa bahwa jarak antara Jawa dan Bali sangat dekat sekali. Kalau Bali tidak dikenakan PPKM Mikro Darurat (PPKM-MD) sama dengan di Jawa, maka peduduk Jawa akan mengalir seperti air bah ke Bali. Dan akan sangat sulit diditeksi orang yang berpenyakit, orang yang OTG, dll, bila petugas kita tidak siap secara mental. Seperti halnya warga India yang mengalir seperti air bah ke Makedonia. Pada saatnya Makedonia akan kelabakan menghadapi korona India.
Hal yang sama akan diderita oleh Bali, kalau Bali tidak di PPKM-MD kan. Lihatlah sekarang. Serangan korona di Bali terus menanjak tajam seperti air bah, meski sudah di PPKM-MD kan. Janganlah Bali yang kecil dan elegan ini, diperuntukkan hanya untuk kepentingan pariwisata. Persis seperti slogan lama yang sering dimunculkan. Sebetulnya, apa filosofi yang harus dibuat untuk Bali ini dalam konteks pariwisata?. Bali untuk pariwisata atau pariwisata untuk Bali.
Wiwin juga tidak sudi pariwisata dibandingkan dengan pertanian secara harfiah. Karena memang tidak bisa dibandingkan. Membandingkan pariwisata dengan pertanian, dianggap mirip membandingkan antara durian dan mentimun. Tentu saja pertanian menjadi sangat terpinggirkan. Ia mengatakan bahwa pariwisata adalah industri (disebutnya sebagai industri pariwisata). Oleh karenanya, ia ingin agar yang dibandingkan adalah antara industri pariwisata dengan industri pertanian. Artinya, membandingkan hal yang sepadan.
Tetapi mungkin ia lupa bahwa BPS dan juga Bank Indonesia, membandingkan kondisi ekonomi atas dasar antar sektor ekonomi. Yakni, antar sektor pertanian, sektor industri, dan sektor pariwisata. Istilah industri pariwisata mungkin hanya istilah dari wacana orang awam. Tapi dalam dunia akademik, sektor pariwisata tetap dianggap sebagai sektor jasa dan masuk dalam katagori sektor tersier. Jadi, sektor pariwsata tidak masuk sebagai sektor industri (sektor sekunder).
Demikian pula halnya dengan istilah sektor industri pertanian, di sektor primer. Tampaknya tidak ada istlah itu di pertanian. Sama dengan pariwisata, di mana kalau istilahnya sudah menjadi industri pertanian, maka ia sudah masuk pada jajaran sektor industri, atau sektor sekunder. Mengapa kita perlu membandingkan (sumbananya pada PDRB), pada ketiga sektor itu, adalah untuk konsumsi pengambil kebijakan. Agar bisa diambil kebijakan yang tepat, agar sumbangan ketiga sektor itu bisa harmoni dalam perekonomian Bali.
Wiwin juga menyoroti anggaran yang besar untuk sektor pertanian, yang katanya lebih besar dari pariwisata. Ia mungkin lupa bahwa sektor pertanian itu terdiri dari banyak sub-sektor, yakni : pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Di samping itu, banyak anggaran yang seolah-olah diperuntukkan bagi pertanian, tetapi sebetulnya tidak sepenuhnya demikian. Misalnya proyek yang dekat-dekat saja, yakni pembangunan Bendung Telaga Tunjung. Tampak seolah-olah pembangunan bendung itu adalah untuk pertanian. Padahal sebetulnya pembangunan bendung itu sebagian besarnya airnya untuk PDAM. Lebih dari 70% air di bendung itu untuk PDAM.
Kolega saya Dr. Yekti, mengambil PhD-nya di Delf, Belanda. Dalam disertasinya ia mencatat bahwa kalau saja betul bahwa air di Bendung Telaga Tunjung adalah 30% untuk petani (subak), maka subak-subak di hilir bendung tidak akan mengeluh kekurangan air irigasi. Buktinya subak-subak tersebut sangat mengeluh. Dr. Yekti mengusulkan agar diadakan perubahan pola tanam. Tetapi tidak mudah merubah pola pikir petani yang miskin-miskin. Jadi, kapankah kita membela petani kita untuk bisa menjamin ketahanan pangan NKRI?
