Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pokja Aset Temukan Aset Pemkab Tabanan Belum Tergarap

Bali Tribune/ KUNLAP – Kunjungan lapaangan Pokja Aset Pansus VI Bidang Aset dan Pendapatan Daerah DPRD Tabanan.
Balitribune.co.id | Tabanan - Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tabanan, Pokja Aset Pansus VI Bidang Aset dan Pendapatan Daerah DPRD Tabanan yang dipimpin I Gusti Nyoman Omardani bersama Ketua Pansus VI I Nyoman Arnawa dan Kepala Badan Keuangan Pemkab Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti, serta Kepala Dinas Pariwisata I Gede Sukanada meninjau langsung aset milik Pemkab Tabanan. Diantaranya aset tanah Pemkab yang berada di lokasi pantai Nyanyi, Desa Beraban dan aset tanah di Desa Pangkung Tibah.
 
Dalam Kunjungan Lapangan (Kunlap) Pokja Aset Pansus VI Bidang Aset dan Pendapatan Daerah, menemukan aset tanah di Desa Pangkung Tibah masih tidur (belum tergarap, red) sehingga Pimpinan Pokja Aset, I Gusti Nyoman Omardani sangat menyayangkan perihal tersebut. Pasalnya, tidurnya lahan seluas 2,250 hektar Pemkab Tabanan tidak mempunyai perencanaan untuk mengelola dengan alasan tidak mempunyai akses jalan menuju aset tanah Pemkab Tabanan. 
 
Lanjut Omardani, pihaknya melihat dengan aset seluas 2,250 hektar sudah pasti mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga pihaknya menegaskan kepada OPD terkait untuk punya perencanaan, dan berkonsultasi dimana kelemahannya. Kalau tidak ada perencanaan bagaimana bisa mengembangkan lahan luas tersebut, seharusnya Pemkab bisa mengambil langkah-langkah seperti halnya memanfaatkan sempadan pantai untuk dibuatkan senderan pelindung pantai. "Pemkab seharusnya punya rancangan tidak mendiamkan lahan kan sayang lahan seluas 2,25 hektar masih tidur bahkan tidak ada perencanaan untuk apa," tegasnya usai melakukan kunjungan lapangan, Senin (9/3).
 
Selain mengujungi aset tanah di Pangkung Tibah, Omardani juga menginkan aset yang berlokasi di pantai Nyanyi, Desa Beraban  agar pengelolanya untuk kepentingan daerah, sehingga tidak terjadi adanya intervensi. "Kalau mau disewakan harus diperhitungkan dulu nilai ekonominya, bisa gak menguntungkan PAD kita dan OPD harus bisa mengkaji lebih matang aset tersebut," ucapnya.
 
Lanjutnya Omardani, aset seluas 1,5 hektar di Pantai Nyanyi milik Pemda yang sempat diklaim milik pribadi, agar bisa memaksimalkan lahan tersebut minimal 1 hektar sebab sisanya lahannya masih rawa. "Aset ini murni milik Pemda Tabanan dan ada buktinya, yang penting kedepannya pengelolaan aset ini harus benar bisa memberikan kontribusi PAD Tabanan," paparnya.
 
Ia mengakui, aset di lokasi Pantai Nyanyi sudah ada dua pengelola yang siap menggarap lahan tersebut, yaitu perseorangan yang nantinya akan membuat restoran dan bar, sedangkan satu lagi dari Desa Adat Beraban yang ingin membuat wisata air. Diharapkan Pemkab jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, harus memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkannya, harus diperhitungkan jangka panjangnya.
 
Hal yang sama dikatakan Ketua Pansus VI, I Nyoman Arnawa pihaknya menginginkan seluruh aset Pemda apakah nanti layak untuk dibangun untuk menopang PAD Tabanan, jadi pihaknya merasa perlu membuat kajian kembali untuk mengembangkan aset yang tidur. "Untuk memanfaatkan lahan tidur kami DPRD akan membuat kajian dengan eksekutif, ini yang harus kita genjot," tegasnya.
 
Kepala Dinas Pariwisata I Gede Sukanada mengakui, untuk lahan tidur yang belum tergarap di Pangkung Tibah akibat tidak mempunyai akses jalan menuju lahan tersebut, sehingga pihaknya mendorong DPRD untuk pengamanan pantai untuk dijadikan akses jalan. Pasalnya, dilihat dari kondisi Pangkung Tibah sangat cocok didirikan cotage bagi peselancar. "Rencana kami dalam waktu dekat akan kami mohonkan untuk membuat grand design pengembangan pariwisata terintregasi dan satu pintu," paparnya. 
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.