balitribune.co.id | Amlapura - Polemik penyaluran dana Bantuan Stimulus Usaha (BSU) Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem yang dinilai tidak tepat sasaran terus berlanjut. Jumat (14/8/2020) ratusan orang perwakilan masyarakat dari delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, guna menyampaikan aspirasi terkait sengkarut seputar penyaluran BSU yang tidak tepat sasaran tersebut.
Tiba di gedung DPRD Provinsi Bali, ratusan warga tersebut diterima untuk berdialog oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi bersama sejumlah anggota diantaranya I Kade Darma Susila, di wantilan gedung setempat. Dalam aspirasinya perwakilan masyarakat dari seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem menilai penyaluran BSU oleh Pemerintah Provinsi Bali tersebut tidak tepat sasaran dan penuh dengan muatan politis.
Dihadapan anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, perwakilan masyarakat Karangasem, menyampaikan jika di Kecamatan Kubu warga akan diberikan BSU jika bersedia memilih partai dan pasangan tertentu. Dan bahkan ada kepala dusun mulai dari anak hingga istrinya menerima BSU, dan ada sejumlah PNS juga ikut menerima BSU, termasuk istri salah satu perbekel.
Perwakilan masyarakat dari Dusun Muntigunung, I Nyoman Cedang menyampaikan jika jumlah warga di desanya yang mengajukan BSU sekitar seribu lebih, namun tidak satupun warga yang mengajukan tersebut mendapatkan BSU. “Di Dusun kami di Munti Gunung ada ribuan yang mengajukan BSU. Padahal kami sudah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, namun tak satu pun ada warga di desa kami yang mendapatkan BSU. Sehingga wajar warga kami mempertanyakan. Karena ada di satu dusun atau Banjar Dinas jumlah penerimanya sampai seratus lebih,” ungkap I Nyoman Cedang, dihadapan anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali.
Hal serupa juga disampaikan Koordinator Perwakilan Masyarakat, I Gusti Putu Darma Putra, pada intinya dirinya bersama ratusan perwakilan warga dari seluruh kecamatan di Karangasem, menyampaikan asirasi terkait masalah penyaluran BSU. Pihaknya berharap agar anggota DPRD Provinsi bisa menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Karangasem tersebut. “Di Munti Gunung itu ada ribuan loh yang mengajukan BSU, tapi tak satupun warga yang mendapatkan BSU,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi, mengakui jika pihaknya di Komisi II sama sekali tidak mendapatkan data terkait hasil verifikasi yang telah dilakukan tersebut oleh Dinas Koperasi Provinsi Bali. Dikatakannya, dari informasi yang diperolehnya jika verifikasi data masyarakat yang mengajukan BSU tersebut dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem. Namun ternyata dari pihak Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem sendiri menyatakan jika proses verifikasi dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi Bali karena itu memrupakan kewenangan provinsi.
“Nah ini akan kita telusuri. Kami akan panggil Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten untuk dimintai penjelasan, mana sebenarnya yang benar. Yang pasti aspirasi warga kami tampung dan setelah selesai masa reses kami akan turun untuk menindaklanjuti ini,” tandas Kresna Budi.
