Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PON 2024 untuk Masyarakat Bali

IGN Oka Darmawan
IGN Oka Darmawan

BALI TRIBUNE - Ambisi KONI Bali agar PON XXI/2014 digelar di Bali, bukan karena kepentingan yang sifatnya untuk materi, sebaliknya demi kepentingan masyarakat Bali secara umum. Begitu juga dengan terjadinya transaksi ekonomi selama gelaran PON, semuanya, demi ekonomi masyarakat Bali khususnya para pedagang. “Kami tidak ada kepentingan untuk yang sifatnya pemasukan materi untuk pribadi atau golongan, namun untuk kepentingan yang lebih besar dan positif. Kami tak ada kepentingan, karena jika PON 2024 digelar di Bali, kepengurusan KONI Bali sekarang ini sudah tidak menjadi pengurus lagi, karena periode masa bhakti telah berakhir,” kata Sekretaris Umum (Sekum) KONI Bali, IGN. Oka Darmawan, Rabu (18/4) di Denpasar. Disebutkannya, kepentingan lebih besar jika Bali menjadi tuan rumah PON 2024, yakni bakal ada masukan dan bertambahnya perputaran ekonomi yang lebih besar, karena daya belanja dari para kontingen daerah seluruh Indonesia yang bertanding. “Pastinya bakal banyak masuk PAD Bali karena daya belanja bakal meningkat, terutama datangnya dari para atlet, ofisial dan keluarga keduanya yang datang ke Bali untuk bertanding. Tak terkecuali pihak transportasi dan akomodasi bakal memperoleh pemasukan lebih banyak dari sebelumnya,” sebut Oka Darmawan. Paling utama jika Bali menjadi tuan rumah PON enam tahun memdatang, dipastikan bakal banyak venue yang dibangun, sehingga bisa digunakan untuk latihan rutin para atlet masing-masing cabang olahraga setiap harinya. Dengan demikian maka kualitas para atlet mampu ditingkatkan. “Sport tourism juga bakal tumbuh dan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan pemerintah selama ini. Selain itu maka pembinaan juga khususnya atlet- atlet muda bakal bermunculan yang ke depannya bersama para seniornya, mampu memberikan prestasi bagi Bali. Ini yang tidak kalah pentingnya,” pungkas Oka Darmawan.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.