Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Populisme, Ladang Subur Politik Identitas di Indonesia

Bali Tribune/ Putu Suasta
Oleh : Putu Suasta
 
 
Balitribune.co.id - Awal tahun 2019 majalah terkenal yang berbasis di London, The Economist, merilis peringkat demokrasi 167 negara berdasarkan survei tahun 2018 yang dijalankan Devisi Intelligence Unit. Rangking Indonesia turun 20 peringkat dari posisi 48 ke posisi 68. Kultur politik merupakan salah satu kategori yang memberi skor buruk untuk Indonesia dari  lima kategori dalam survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Politik Indonesia, dalam pantauan EIU, semakin menunjukkan preferensi terhadap kapitalisasi sentimen-sentimen agama, etnis, daerah dan berbagai sentimen primordial lain menjadi kekuatan politik.
 
Politik Pengakuan
 
Berbagai gerakan massa dan kegaduhan publik di tanah air yang mempertontonkan secara kasat mata berbagai sentimen rasial dalam beberapa tahun terakhir dapat kita baca sebagai bentuk aspirasi massa terhadap pengakuan identitas partikular mereka. Baik pengakuan terhadap keistimewaan dan superioritas daerah tertentu, pengakuan terhadap keistimewaan sebagai golongan mayoritas (majority privilege) dan berbagai bentuk pengakuan lain terhadap identitas-identitas partikular masyarakat. Aspirasi terhadap pengakuan ini kemudian diamflikasi oleh para aktor-aktor politik melalui berbagai cara baik dalam rangka mendapatkan basis dukungan massa maupun dalam rangka memobilisasi penolakan massa terhadap lawan politik mereka.
 
Jejak panjang perjuangan mendapatkan pengakuan dalam sejarah manusia ditegaskan oleh Hegel yang kemudian sering dikutip dalam literatur politik: “perjuangan mendapatkan pengakuan  merupakan penggerak utama sejarah”. Tesis dari Hegel menjadi fondasi bagi para teoritikus yang memformulasikan konsep “perjuangan mendapatkan pengakuan” (struggle for recognition) menjadi teori “politik pengakuan”. Inti dari teori ini adalah bahwa perjuangan sosial masyarakat tidak lagi diarahkan untuk mewujudkan  distribusi kesejahteraan secara merata tetapi untuk mendapatkan pengakuan identitas partikular mereka.
 
Di Indonesia kita menyaksikan penguatan “politik pengakuan” tersebut dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya dalam perhelatan pesta demokrasi tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari terutama melalui saluran-saluran digital. Gejala-gejalanya memang telah terlihat sejak tahun-tahun pertama paska berakhirnya rezim represif Soeharto yang berhasil meredam hampir semua aspirasi perbedaan dengan tangan besi, menggunakan dalih stabilitas nasional. 
 
Begitu Soeharto lengser aspirasi-aspirasi kedaerahan, etnis, agama dan berbagai bentuk aspirasi primordial lainnya menyeruak ke permukaan seperti air yang membuncah saat katup penutupnya dibuka. Ormas-ormas yang mengusung panji-panji daerah, etnis dan agama tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan. Namun di tahun-tahun awal paska berakhirnya ORBA  aspirasi ormas-ormasi ini relatif kurang mendapat tempat dalam politik praktis karena dipandang bukan bagian dari agenda reformasi yang merupakan primadona politik saat itu. Dengan kata lain, di tahun-tahun awal tersebut “yang laku jual” secara politik adalah program-program demokratisasi dan berbagai bentuk pelaksanaan agenda reformasi lainnya.
 
“Politik Pengkuan” kini mencuat kembali dan menunjukkan tendesi penguatan dengan bentuk baru yang kita kenal sebagai politik identitas, dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat pada demokrasi dan berbagai pelaksanaan agenda reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade. Ketidakpuasaan tersebut kemudian diperbesar oleh kekecewaan terhadap kinerja pemimpin-pemimpin populis yang sebelumnya diharapkan dapat membawa perbaikan cepat dan menyeluruh. Para pemimpin yang muncul di tengah gelombang populisme tersebut dinilai sebagian masyarakat telah gagal memenuhi aspirasi mereka.
 
Jebakan Populisme
 
Populisme telah menjadi salah satu istilah politik yang kerap kita dengar dalam berbagai diskusi, tetapi sangat sulit didefenisikan karena bentuknya dapat berbeda dari satu negara dengan negara lainya. Maka kita hanya dapat mengemukan ciri-cirinya, antara lain: ada kecenderungan dari calon pemimpin baru untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat dan menarik garis perbedaan bahkan pertentangan dengan penguasa atau elit-elit politik lama. 
 
Pola di atas kita saksikan dalam kemunculan Jokowi di tingkat nasional, Ridwan Kamil, Tri Risma di tingkat daerah dan sejumlah figur lain yang layak disebut. Mereka dipersepsikan secara luas sebagai pemimpin yang berasal dari masyarakat, bukan kelanjutan dari elit-elit politik lama. Dampak buruk dari psikologi politik masyarakat seperti ini adalah bahwa masyarakat dapat terjebak dalam kultus individu yakni pemujaan sosok pemimpin yang kerap diperlakukan sebagai pusat dari semua keutamaan moral. 
 
Pemimpin yang dipuja-puji tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Mereka dianggap sebagai jawaban atas semua masalah kenegaraan. Karena itu, ketika perbaikan yang diharapkan tidak dapat ditunjukkan dalam waktu dekat, banyak yang kecewa bahkan berbalik memusuhinya. 
 
Dalam keadaan seperti ini muncullah aktor-aktor politik lain yang berusaha mendapatkan keuntungan dari kekecewan masyarakat. Tapi para aktor-aktor politik ini tidak memiliki program rasional dan terukur yang dapat ditawarkan sebagai alternatif. Maka mereka lebih memilih membangun narasi emosional di tengah masyarakat melalui jualan supremasi agama, etnis, jender dan lain sebagainya. Masyarakat dikelabui bahwa satu-satunya yang rasional sebagai alat perjuangan adalah identitas. Narasi seperti ini kita perhatikan muncul secara masif di Pilpres 2014, dipertontonkan secara luas dan meraih kemenangan dalam Pilkada Jakarta 2017, dan mengalami penguatan  dalam Pilpres 2019.
 
 
 
*) Putu Suasta, peminat masalah politik
wartawan
Redaksi
Category

Walikota Jaya Negara Dampingi Wapres Gibran di PKB XLVII, Motivasi UMKM Dorong Penguatan Wisata Dalam Negeri

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII, di Taman Budaya Art Center, Sumerta Kelod, Jumat (4/7) sore. 

Selain itu, turut pula mendampingi pada kunjungan Wapres Gibran tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forkompimda Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Sambut Musim Libur Sekolah, Perbankan Beri Diskon Pemesanan Paket Wisata dan Atraksi Desa Wisata

balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut musim liburan sekolah, perbankan menawarkan promo untuk pemesanan paket wisata dan atraksi wisata termasuk desa wisata melalui aplikasi perbankan. Lewat penawaran ini, bank mendukung pengembangan potensi desa wisata di Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menikmati pengalaman liburan yang berkesan bersama keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sejalan Target BI 58 Juta UMKM Gunakan QRIS, Bank Hadirkan Inovasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar - Guna mendukung percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, bank menghadirkan sebuah platform digital yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran nontunai secara praktis dan efisien. Pada tahun 2023, data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Catut Logo Tanpa Izin, OJK Tegur Keras PT Investindo Public Optima

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan kegiatan operasional PT Investindo Public Optima termasuk izin penggunaan logo OJK dalam pamflet atau bentuk komunikasi lain yang diterbitkan oleh perusahaan ini terkait penawaran jasa persiapan, konsultasi, atau layanan lainnya kepada perusahaan yang hendak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

Baca Selengkapnya icon click

Ngaben Massal Di Desa Adat Demulih, Pemilik Sawa Tak Dipungut Biaya

balitribune.co.id | Bangli - Masyarakat desa Adat Demulih, Kecamatan Susut, kembali melaksanakan upacara ngaben (pelebon) pada Sabtu (5/7). Walupun turun hujan lebat upacara Pitra Yadnya berjalan lancar Menariknya, prosesi ngaben massal yang diikuti oleh 110 sawa tersebut, tanpa membebani biaya kepada pemilik sawa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.