Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PPDB Tak Sesuai Juknis, ORI Bali Turun ke Tabanan

Ombudsman Perwakilan Bali usai mengecek SMP yang kelebihan siswa di Tabanan, kemarin.

BALI TRIBUNE - Adanya kelebihan jumlah siswa yang tidak sesui Petunjuk Teknis (Juknis) di beberapa SMP favorit di Tabanan, membuat asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali turun ke Tabanan, Kamis (12/7). Mereka mengecek ke sejumlah sekolah SMP di Tabanan untuk mengetahui kejelasan. Memang ada ditemukan indikasi terutama di sekolah favorit kelebihan siswa yang tidak sesuai juknis. Sekitar pukul 10.00 Wita Asisten Ombudsman Perwakilan Bali, Ida Bagus Kade Oka Mahendra bersama rekannya Titen Oktarini tiba di Tabanan. Mereka langsung mengecek beberapa SMP di Tabanan terutama SMP Favorit.   Dijelaskan Ida Bagus Kade Oka Mahendra, setelah kroscek ke lapangan, memang ada beberapa sekolah dengan jumlah siswa yang melebihi juknis. Hanya saja belum bisa dijelaskan sekolah mana saja, karena baru data awal. "Ini baru data awal nanti akan dicek dulu," jelasnya.  Bahkan di hari yang sama, pihaknya juga merencanakan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Tabanan Gede Susila, hanya saja Gede Susila tidak bisa ditemui sebab sedang melaksanakan rapat di provinsi. "Kami sekarang mau ketemu Sekdis menanyakan tentang hasil data yang kami ambil," tegas Mahendra.  Menurut Mahendra, data-data yang didapatkan ini akan dikumpulkan terlebih dahulu. Apakah benar kebenaranya atau seperti apa. "Jadi sekarang belum bisa dijelaskan gamblang, karena data ini akan dirapatkan di kantor setelah itu hasil akan dibawa ke Dinas Pendidikan Tabanan sesuai dengan petunjuk pimpinan kami," tegasnya.

wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.