Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PPID Diminta Aktif Beri Informasi untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Bali Tribune/ Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Prof. Dr. Widodo Muktiyo saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Virtual Forum Keterbukaan Informasi Publik Wilayah Bali, Selasa (1/9/2020).
Balitribune.co.id | Denpasar - Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) diminta mengambil peran aktif memberi informasi terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Prof. Dr. Widodo Muktiyo saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Virtual Forum Keterbukaan Informasi Publik Wilayah Bali, Selasa (1/9/2020).
 
Widodo Muktiyo yang mengikuti seminar dari Kantor Kementerian Kominfo Jakarta mengapresiasi forum diskusi yang digelar di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya kegiatan ini sangat penting karena masyarakat membutuhkan akses informasi di tengah pandemi. 
Ia mengatakan, informasi dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian. Muktiyo kemudian mengibaratkan informasi sebagai makanan. 
 
“Jika diibaratkan seperti makanan, kita semua yang duduk sebagai PPID di berbagai lembaga publik bertanggung jawab menyediakan informasi yang diminta masyarakat. Karena informasi yang kita sajikan akan sangat menentukan respon publik,” ujarnya.
 
Agar dapat menyediakan informasi sesuai kebutuhan masyarakat, Muktiyo mendorong jajaran PPID terus berupaya meningkatkan profesionalisme. “Petugas jangan mudah sakit hati atau tersinggung ketika dimintai informasi oleh masyarakat,” pesannya. Dalam kesempatan itu, ia juga berbagi tips dalam pemberian informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat.
 
 “Kata kuncinya, sajikan informasi sepraktis mungkin agar mudah dipahami dan masyarakat langsung puas,” tambahnya. 
Masih dalam paparannya, Muktiyo menyinggung keberadaan Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Ia berpendapat, posisi Bali yang sangat strategis menjadi tantangan tersendiri bagi PPID daerah ini. 
 
Ia berharap, situasi pandemi tak menyurutkan semangat jajaran PPID Bali untuk terus menyajikan informasi, khususnya terkait dengan upaya penanganan Covid-19 yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah daerah. Akses informasi yang dibuka seluas-luasnya akan meyakinkan wisatawan untuk berkunjung kembali ke Pulau Dewata. 
 
Webinar yang digagas Kementerian Kominfo ini menghadirkan empat orang pembicara yaitu Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Selamatta Sembiring, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J. Kede, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni dan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfos Provinsi Bali Ida Bagus Ketut Agung Ludra.
 
Selamatta Sembiring berpendapat, PPID sejatinya telah berupaya menyajikan berbagai informasi melalui halaman website yang dikelola. Namun yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana menarik perhatian masyarakat untuk kepo (ingin tahu,red).
 
 “Kalau saya ibaratkan sebuah warung makan, PPID sudah menyiapkan tempat yang bagus, menu yang enak dan layanan yang baik. Tapi keberadaan warung itu lama-lama akan mati bila tidak ada konsumen yang berkunjung,” cetusnya sembari berharap agar peserta yang dihadirkan dalam seminar virtual kali ini bisa membantu mensosialisasikan keberadaan PPID. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J. Kede, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni. Keduanya sepakat dengan optimalisasi peran PPID dalam memberi informasi terkait upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. 
 
Sementara itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfos Provinsi Bali Ida Bagus Ketut Agung Ludra memaparkan tentang program kerja PPID Bali terkait akses informasi Covid-19. Menurut IB Ludra, website PPID Bali telah dilengkapi beberapa akses informasi terkait Covid-19 yang terhubung langsung dengan gugus tugas. Aplikasi tersebut antara lain ‘Cek Diri’, ‘HMC’ dan “Love Bali’. 
 
Aplikasi ‘Cek Diri’ ditujukan kepada semua yang datang ke Bali. Dengan mengisi apikasi ini, keberadaan mereka selama berada di Bali akan mudah telacak karena aksesnya terhubung lansung dengan gugus tugas.
 
 Secara umum, PPID Bali yang saat ini memegang predikat ‘menuju informatif’ terus berbenah untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih baik. 
wartawan
Hans Itta
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.