BALI TRIBUNE - Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bangli tahun anggaran 2016, ditemukan program dan kegiatan di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan. Ada tiga aitem temuan yakni terkait ferifikasi pajak bumi banguan, dana BOS dan pengaggaran program tidak sesuai ketentuan.
Kepala Inspektorat I Ketut Riang mengatakan temuan dari BPK adalah atas laporan keuangan daerah tahun 2016 dan hasilnya diterima tahun 2017. ”Temuan lebih pada kesalahan penggaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifatnya tidak menimbulkan kerugian negara,” ujarnya, Jumat (20/4). Temuan terkait program dan kegiatan di 15 OPD. Adapun OPD dimaksud, Dinas Sosial, Pendidikan, TataKota, Kesehatan, Pariwisata, Koperasi, Pekerjaan Umum, Peternakan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan, Catatan Sipil, Perindustrian dan Perdagangan, RSUD Bangli, Lurah Cempaga, Sekda, Inspektorat.
Ia mencontohkan temuan BPK yakni pemberian bantuan kursi roda di dinas social, untuk bantuan kursi roda sepatutnya masuk di pos bantuan social namun dimasukan kedalam barang-barang yang dihibahkan kepada masyarakat. Selain itu untuk belanja konsultasi perencanaan dan pengawasan masuk dipenambahan perolehan asset tapi dimasukan belanja barang dan jasa. Adapula belanja habis pakai dimasukkan ke belanja modal.
Menyikapi temuan dari BPK itu, maka telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembenahan-pembenahan mengacu SOP dan regulasi yang berlaku sehingga untuk laporan keuangan ditahun 2017 dapat diminimalisir adanya temuan.
Sebelumnya, dalam apel disiplin, Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan belum lama ini BPK sudah mulai turun ke Kabupaten Bangli untuk memeriksa kepatuhan segala kegiatan yang kita laksanakan. Begitu juga dengan KPK sudah menyambangi Kabupaten Bangli.Untuk itu Bupati Made Gianyar mengimbau kepada semua pegawai agar mematuhi peraturan perudang-undangan walupun asas hukum itu asas fictie yaitu berlakunya hukumyang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu undang-undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari undang-undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Karenanya para pimpinan OPD para pegawai harus betul-betul paham aturan terkait dengan tugas sehari-hari.
Terkait hal tersebut Bupati juga mengintruksikan kepada Sekda Kab. Bangli dan Kabag Hukum untuk membuat intruksi bupati yang isinya para OPD harus membuat produk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dari hasil rekomendasi BPK ada 15 OPD belum tertib, belum menata usahakan kegiatannya dengan baik.
