Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Program RIF Diharapkan Dapat Memberdayakan UMKM

Bali Tribune/ WORKSHOP - Bupati Suwirta Workshop Koordinasi Pemerintah Nasional dan Kabupaten untuk Kick Off pada 6 Kawasan RIF.

Balitribune.co.id | Semarapura - Menindaklanjuti keinginan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta guna mendukung pengembangan Inovasi Rumah Keong yang akan bersinergi dengan percepatan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Penida. Maka Pemkab Klungkung melakukan perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Pemerintah Kanada terkait peluncuran Program Dana Inovasi Responsif atau Responsive Innovation Fund (RIF) Tahap Ketiga.

 Bupati  Suwirta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra menghadiri Workshop Koordinasi Pemerintah Nasional dan Kabupaten untuk Kick Off pada 6 Kawasan RIF tahap Ketiga, di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Kamis (4/6). Pertemuan diikuti Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Belitung, dan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pertemuan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi video conference dengan mengikuti  standar protokol Kesehatan pandemi Covid-19 (social distancing) dan pemakaian Masker.

Program Dana Inovasi Responsif atau Responsive Innovation Fund (RIF) Tahap Ketiga merupakan Proyek National Support for Local Investment Climates/National/ Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED), merupakan Kerjasama kemitraan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) berupa dana hibah yang disediakan untuk membantu pemerintah daerah dan/atau lembaga lokal untuk mengembangkan cara-cara baru (inovasi) dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan kinerja mereka, yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Inovasi–inovasi tersebut dapat berupa pengembangan proses yang lebih efisien, cara-cara baru dalam penyampaian layanan, berbagi sumber daya dengan daerah lain atau penggunaan alat dan teknologi untuk membantu mengatasi kendala jarak, akses, dan kendala-kendala lainnya.

Program RIF bertujuan memberikan bantuan teknis kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah, koperasi, UKM, usaha milik desa di daerah-daerah tertentu dari 39 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk mengembangkan dan menerapkan gagasan, metode, dan praktik baru untuk meningkatkan pengembangan layanan publik, layanan bisnis dan kemitraan publik-swasta. Program-program tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, responsif gender, ramah lingkungan termasuk prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

 Dalam presentasinya Bupati Suwirta menginginkan agar Inovasi Rumah Keong dapat bersinergi dengan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Penida adalah karena beliau ingin agar Masyarakat Klungkung menjadi sejahtera dengan cara meningkatkan pendapatan dari titik ungkit Kabupaten Klungkung, yakni Kecamatan Nusa Penida. Mengingat Nusa penida sebagai Telur Emas pulau bali yang berada di Kabupaten Klungkung dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh pulau Nusa Penida.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan pada Kementerian PPN/Bappenas Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA memberikan materi mengenai kebijakan Nasional Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Kepala Sub Direktorat Bidang Transmigrasi dan Perbatasan Kementerian PPN Bappenas Yudo menyampaikan materi kebijakan Nasional Pembangunan Kawasan Pedesaan. Dalam akhir penyampaiannya Dr. Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa pemaparan yang disampaikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengenai sinergi antara inovasi rumah keong dengan KPPN di Nusa Penida yang didalamnya memanfaatkan sumber daya yang terdapat di pulau Nusa Penida dinilai sangat menarik dan luar biasa.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.