balitribune.co.id | Denpasar - Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Bali berkolaborasi dalam Program Pokja UMKM Kemenkeu Satu dengan menggelar Focused Group Discussions (FGD) untuk lebih dari 127 UMKM. Program FGD ini dirancang sebagai sarana interaksi antara para pelaku usaha pengiriman barang dan pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali.
Acara yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Selasa (16/7) dan mengundang instansi pemerintah, lembaga, serta pihak perbankan yang bersentuhan langsung dengan UMKM. Kegiatan ini merupakan bagian dari FGD Series Siap Ekspor #LOGISTICANDSUPPLYCHAINFORUMKM dengan tema “Strategi Mensiasati Biaya Logistik dalam Membuka Pasar Baru dan Meningkatkan Ekspor bagi Pelaku UMKM”. Sasaran FGD ini bukan hanya UMKM yang sudah berhasil ekspor, tetapi juga UMKM yang memiliki potensi ekspor.
Program UMKM Kemenkeu Satu adalah kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan secara sinergi oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Joint Program UMKM berperan dari hulu hingga hilir, mulai dari penggalian potensi UMKM, kemudahan logistik, hingga pemasaran ke luar negeri. Pemateri FGD ini memberikan ilmu terkait pengiriman barang ke luar negeri agar produk dapat bersaing di pasar internasional.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, Susila Brata, yang juga ketua Joint Program UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Bali, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa UMKM di Indonesia dapat menyokong perekonomian nasional dengan menyediakan lapangan kerja lebih dari 97% (117 juta tenaga kerja). Namun, kontribusi UMKM terhadap total ekspor Indonesia tahun 2023 hanya 15,8%, sehingga masih banyak potensi yang belum tergali untuk meningkatkan ekspor dari UMKM.
"Tantangan besar yang dihadapi UMKM adalah tingginya biaya logistik yang mencapai 23,5% dari PDB. Melalui FGD ini, diharapkan narasumber kompeten di bidang ekspor dan supply chain dapat memberikan solusi atas permasalahan logistik yang dihadapi UMKM. “Dengan menguatkan UMKM, kita tidak hanya membangun ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif, tetapi juga menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk generasi mendatang,” ujar Susila Brata.
Sementara itu, Panelis FGD terdiri dari Chairun, Kepala Cabang DHL Bali, yang menjelaskan proses bisnis pengiriman barang, termasuk persyaratan dan biaya yang dibutuhkan; Ayu Wulan Sagita, perwakilan Konsul Perdagangan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, yang membahas kriteria produk yang dapat bersaing di pasar luar negeri, khususnya di Asia Tenggara; Max The, President of Hong Kong Federation of International Commerce, yang menjelaskan strategi UMKM Indonesia agar dapat memasarkan produk di pasar Hongkong dan China; dan Michael Lorenti, Presiden Direktur Sensatia Botanical, yang berbagi pengalaman mengelola UMKM.
Kegiatan FGD UMKM ini adalah salah satu bentuk nyata dari Joint Program UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Bali yang aktif membina 26 UMKM di berbagai sektor usaha, seperti garmen, perhiasan, makanan dan minuman, kosmetik, sabun dan bahan pembersih rumah tangga, pengolahan kopi, teh, kakao, ukiran tulang dan kayu, kerajinan tangan, garam organik, olahan ikan, serta pengrajin tas dengan desain unik. Program ini berdampak langsung pada UMKM dengan memperluas pasar ekspor maupun dalam negeri melalui pemberdayaan UMKM lewat digitalisasi dan globalisasi yang mencakup aspek pembiayaan, fasilitas fiskal, pemasaran, pelatihan, dan peningkatan kerja sama dengan pihak terkait.
Data ekspor Provinsi Bali menunjukkan peningkatan devisa ekspor tahun 2023 sebesar USD 4,8 juta dibandingkan tahun 2022 yang mencapai USD 3,4 juta. Hingga Juni 2024, devisa ekspor mencapai USD 4,1 juta, meningkat dari USD 3,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Diharapkan FGD ini dapat mendukung para pelaku UMKM di Provinsi Bali dengan mengelola akses, pengetahuan, dan jaringan yang ada melalui pemahaman praktik supply chain dan logistik dalam ekspor barang.
