Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Proyek Infrastruktur Lalui Kawasan Hutan, KLHK Buka Suara

Bali Tribune / Banmang Hendroyono (tengah)
balitribune.co.id | NegaraGencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah di daerah tidak sedikit yang menimbulkan kekhawatiran. Salah satu yang kerap menjadi sorotan serius adalah dampak pembangunan infrastruktur terhadap konservasi alam dan ekosistem. Terlebih tidak sedikit pembangunan yang dilakukan juga menggunakan kawasan hutan. Pemerintah pusat buka suara terkait dengan kekhawatiran yang banyak mencuat ke permukaan tersebut
 
Pemerintah kini tengah menggencarkan pembangunan infrastuktur di daerah-daerah. Proyek infrastruktur salah satunya Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi segera di mulai. Jalur Tol yang akan melintasi tiga kabupaten di Bali ini, pembangunannya juga memakan lahan di kawasan Balai Taman Nasional Bali Barat. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono menanggapi adanya kekhawatiran sejumlah pihak terhadap dampak pembangunan infrastrutur terhadap konservasi alam dan ekosistem.
 
Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini mengatakan salah satu visi Indonesia Maju 2045 adalah konektifitas infrastruktur, “dalam kaitan ini seluruh (wilayah) Indoensia harus nyambung menyambung,” ujarnya. Upaya untuk mengkoneksikan infratruktur ini menurutnya seperti dengan pembangunan jalan dan jembatan. Ia menyebut salah satu pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang menghubungkan antar kabupaten akan menggeliatkan produtiftas rakyat.
 
Ia pun mengakui kawasan konservasi di Balai TNBB terkena proyek pembangunan jalan tol ini. Pihaknya menyatakan dampak dan resiko pembangunan infrastruktur tersebut telah melalui kajian, “di (Kementerian) Lingkungan Hidup punya tatanannya untuk membangung jalan, jembatan, jalan told an segela macam. Kita punya yang namanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis,  saya dukung dan daya tampun tetap kita perhatikan. Kalau akan membangun bagaiman resikonya ke depan, kita punya cara-cara,” ungkapnya Rabu (31/8).
 
Kendati melewati kawasan hutan, namun ia mengaku mendukung pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, “jalan tol yang menghubungkan Jembrana dengan Mengiw, Badung termasuk yang kita support sekali dan melewati kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, KLHK punya solusi untuk menjamin pembangunan strategis itu. Dijamin tidak merusak lingkungan,” paparnya. Ia pun menyatakan nantinya saat pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini akan dilakukan upaya pengembalian eksosistem.
 
Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi menurutnya wajih melakukan upaya-upaya rehabilitasi maupun langkah pemulihan terhadap ekosistem kawasan konservasi. “Justru nanti pelaku-pelakunya (pengelela jalan tol) kita wajiban untuk rehabilitas, memulihkan,” tegasnya. Ia menyebut dengan adanya jalan tol, akses akan semakin terbuka. Pihaknya mengakui mendukung pembangunan infrastruktur di Bali. “kami juga lagi ikut mendukung Gubernur Bali dalam menjamin infrastruktur,” jelasnya.
 
wartawan
PAM
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.