Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

Pipa PDAM
Bali Tribune / PIPA AIR - Penampakan pipa bawah laut yang membentang di bawah tol Bali Mandara. Pipa ini milik PDAM Tirta Mangutama untuk mengalirkan air ke wilayah Kuta Selatan.

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Direktur Utama Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama I Wayan Suyasa mengatakan saat ini progres fisik proyek telah berjalan signifikan. Namun, pihaknya harus memastikan seluruh tahapan sesuai ketentuan, terutama pada titik pekerjaan yang berada di jalur jalan nasional.

"Pipa sudah terpasang sampai kawasan tol dan Bypass Ngurah Rai. Saat ini kami menunggu izin koneksi pada pipa di jalan nasional, karena pengerjaan harus dipastikan tidak merusak infrastruktur jalan," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses perizinan tersebut cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak dan terpusat di pemerintah pusat. Tercatat, sedikitnya 24 instansi terlibat dalam koordinasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai regulasi.

Proyek pipa bawah laut ini merupakan kerja sama dengan pihak swasta dengan nilai investasi sekitar Rp100 miliar. Skema pembiayaan dilakukan secara bertahap selama dua tahun, dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan volume air yang terdistribusi.

Selain proyek tersebut, PDAM Tirta Mangutama juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih, salah satunya melalui pemanfaatan sumber air baku dari Tukad Mati.

Saat ini, izin pengambilan air yang dimiliki sebesar 300 liter per detik. Namun, pada musim hujan, kapasitas pengambilan direncanakan ditingkatkan hingga 1.000 liter per detik guna menambah pasokan sekaligus membantu mengurangi potensi banjir di kawasan Legian dan Seminyak. 

wartawan
ANA
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.