Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puluhan Desa Di Klungkung Gunakan SisKeuDes

Siskeudes
Pj.Bupati I Wayan Sugiada saat hadir dalam workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati, pada Selasa (24/4) kemarin.

BALI TRIBUNE - Sebanyak 53 desa di Kabupaten Klungkung, telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Sistem keuangan ini ditujukan untuk mendorong pemerintahan desa membangun masyarakat Indonesia dari pingggiran.

Demikian terungkap saat Pj.Bupati I Wayan Sugiada didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra menghadiri Kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati, pada Selasa (24/4) kemarin.

Menurut Pj.Bupati Sugiada, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa mengambil peran yang lebih besar khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keberadaan UU dimaksud memotivasi Desa mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga slogan membangun Indonesia dari pinggiran benar-benar dapat terwujud.

"Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku", pinta Wayan Sugiada.

Dikatakannya, sejak tahun 2016 hingga 2018 ini sebanyak 53 Desa di Kabupaten Klungkung telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

Aplikasi ini ungtkap Pj.Bupati terbukti telah mempermudah Desa dalam hal merencanakan, menganggarkan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan Keuangan Desa.

Disamping itu dengan adanya aplikasi ini, sangat membantu pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Desa dan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP). Aplikasi ini diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa.

Workshop dengan diskusi panel itu dipimpin Sekda Pemkab Klungkung I Gede Putu Winastra. Hadir selaku pembicara I Gusti Agung Rai Wirajaya SE,MM dengan materi tentang Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya, Kasubdit BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, SE, MM, AK,CA dengan materi Kebijakan dan Fokus Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Desa, serta Wadir Binmas Polda Bali Dra Ni Wayan Sri Yudayatni, Sik dengan materi Peran Polri dalam mengawal Pembangunan Desa.

Pembicara lainnya adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs Gatot Darmasto, AK, MBA, CFrA, CA, CRMA, QIA dengan materi Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa dengan SisKeuDes.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.