Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pungutan Retribusi ke Nusa Penida Masih Rawan Bocor

Bali Tribune / SIDAK - Pj Bupati Jendrika sidak pelabuhan di Nusa Penida.

balitribune.co.id | Semarapura - Penerapan digitalisasi untuk pemungutan retribusi di Nusa Penida terus diupayakan Pemkab Klungkung. Hal ini untuk antisipasi kebocoran retribusi yang masih rentan terjadi di Nusa Penida. Selama ini pungutan retribusi masih dilakukan secara manual. Sehingga sangat rentan dengan kebocoran.

Anggota dewan saat melakukan observasi ke Nusa Penida juga menemukan beberapa praktek kecurangan. Misalnya saja ketika turun dari boat, wisatawan diminta berjalan ke timur ataupun barat pesisir pantai. Lalu pemandu wisata menjemputnya di tempat lain, sehingga sopir tidak melewati pos retribusi wisatawan tidak sampai dipungut retribusi.

Bahkan sempat ada kecurigaan jika petugas pungut di loket  bekerjasama dengan driver, dengan memungut retribusi tidak sesua dengan jumlah tamu yang sebenarnya. Serta jumlah tiket yang diberikan oleh petugas pungut retribusi, tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Ni Made Sulistiawati ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk merapikan sistem retribusi ke wisatawan. Dalam waktu dekat, pungutan retribusi ke Nusa Penida ini juga akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan menggunakan sistem digitalisasi.

Bahkan Pj Bupati Klungkung bahkan langsung melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Serangan, Denpasar yang sudah menerapkan digitalisasi, Sabtu (1/6/2024) lalu. Bupati Jendrika didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati mencermati hal-hal teknis penerapan digitalisasi pemungutan retribusi.

Mulai dari sistemnya, serta kendala-kendala jika nanti digitalisasi diterapkan di titik kedatangan wisatawan yang ada di pelabuhan Nusa Penida. "Hasil peninjauan lapangan tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk mematangan rencana penerapan digitalisasi pemungutan retribusi wisatawan di Nusa Penida," ungkapnya.

Misalnya saja tentang terlibatnya pihak ketiga untuk punguan retribusi secara digital. Menurut Sulistiawati, dengan penerapan digitalisasi, maka pemungutan retribusi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga. Pihaknya juga berharap, konsep demikian segera dapat direalisasikan di Nusa Penida. "Kami lihat pembelian tiket dan ceking tiket di sana (Pelabuhan Serangan) dikerjasamakan dengan pihak ketiga," ujar Sulistiawati.

Selain itu, pihak Dinas Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan pihak operator boat. Agar nanti retribusi bisa dipungut saat wisatawan membeli tiket boat menuju Nusa Penida. "Mudah-mudahan bisa segera dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk tiketing ke Nusa Penida," tegasnya.

wartawan
SUG
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.