Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puskesmas Klungkung I Wakili Bali di Tingkat Nasional

inovasi
PENILAIAN - Puskesmas Klungkung I mewakili Bali di tingkat nasional, penilaiannya dilaksanakan, Selasa (22/5).

BALI TRIBUNE -  Untuk kesekian kalinya, Bali mendapatkan nominasi dalam lomba pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) untuk regional I. Kali ini, Puskesmas Klungkung I yang mewakili Bali di tingkat nasional,  yang penilaiannya dilaksanakan Selasa (22/5). Bali berpeluang untuk mempertahankan gelar juara I untuk ketiga kalinya, setelah pada tahun 2014, Puskesmas IV Denpasar Selatan dan tahun 2017, UPT. Kesmas Sukawati I memborong juara I untuk lomba tersebut.

Tim Verifikasi Pusat diterima oleh PJS Bupati Klungkung I Wayan Sugiada, S.H., M.H., didampingi oleh kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana dan Kepala Dinas PMDP2KB Kabupaten Klungkung, I Wayan Suteja, AP.M.Si. Hadir pula Camat Klungkung dan segenap instasi terkait di Kabupaten Klungkung.

UPT. Puskesmas Klungkung I sepertinya layak untuk masuk nominasi karena dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas Klungkung I, drg. Ida Bagus Putra Dwipayana di hadapan tim penilai yang dipimpin oleh Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN RI, Komari, S.H., M.H, bahwa UPT Puskesmas Klungkung I menyabet sejumlah prestasi tingkat provinsi Bali. Selain itu, sejumlah inovasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sehingga membuat masyarakat mulai memahami untuk memilih MKJP. 

PJS Bupati Klungkung I Wayan Sugiada, S.H., M.H., sangat berbangga atas prestasi yang di raih oleh UPT Puskesmas Klungkung I dan berpesan untuk terus meningkatkan program KB, khususnya di Klungkung. "Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan KB, sehingga kami berharap puskesmas terus dapat memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi paham akan pentingnya pelaksanaan KB. Dan selain itu, yang menjadi harapan kita bersama, semoga Puskesmas Klungkung I menjadi yang terbaik di tingkat nasional sehingga bisa menjadi teladan bagi puskesmas lainnya untuk menjadi lebih baik. " ujarnya.

Tim Verifikasi tingkat nasional yang dipimpin Komari S.H., M.H., menyampaikan lomba ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pelayanan KB MKJP yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan KB yang bersumber dari Puskesmas. “Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk memotivasi Puskesmas agar terus meningkatkan pelayanan KB MKJP di wilayahnya, salah satunya dengan pelaksanaan lomba ini,” ujarnya.

Komari menyampaikan setidaknya ada 4 indikator yang menjadi point penilaian dalam lomba ini, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, Instrumen dan manajemen puskesmas, ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas serta yang paling utama adalah jumlah Pelayanan KB MKJP-nya. “Setelah melalui proses penilaian yang ketat, akhirnya Puskesmas Klungkung I masuk nominasi menjadi 3 besar di tingkat nasional, bersama 2 Provinsi lainnya, yaitu NTB dan Jawa Tengah,” tambah Komari. 

wartawan
redaksi
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.