Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puskor Hindunesia Temui Dewan di Renon, Harapan Bisa Dilibatkan dalam Membuat Kebijakan untuk Umat

Bali Tribune/Puskor Hindunesia bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
balitribune.co.id | Denpasar - Agar Bali terhindar dari pengaruh aliran kepercayaan yang berusaha masuk mempengaruhi umat. Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) mendatangi Gedung DPRD Bali.
 
Tujuan dari kedatangannya, berharap agar Puskor Hindunesia dapat dilibatkan dalam membuat kebijakan untuk umat. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry. 
 
"Kami memiliki komitmen menjaga kearifan lokal dan keragaman Hindu di Indonesia. Kami tegaskan kami konsen membangun Hindu yang santi, damai, kerta, berkeadilan dan jagadita sejahtera. Bagaimana dalam menjaga keharmonisan Tri Hita Karana, menguatkan sisi Parhyanhan, Pawongan, dan Palemahan,” kata Ketua Umum Puskor Hindunesia Ida Bagus Susena.
 
Puskor Hindunesia meminta DPRD Provinsi Bali agar dilibatkan dalam membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umat. "Ini menyangkut berbagai aspirasi supaya diberikan atensi oleh dewan di Bali agar memiliki kepekaan dengan umat di Bali," ujar Susena.
 
Pada kesempatan itu pihaknya juga meminta umat beragama lain di Bali untuk senantiasa menjaga keharmonisan, dan saling mengendalikan diri dalam penyebaran keyakinan di Bali.
 
Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Kory menyambut baik aspirasi Puskor Hindunesia tersebut. Ia mengapresiasi keberadaan Puskor Hindunesia yang menurutnya memiliki cita-cita yang sejalan dengan UUD 1945. 
 
Selanjutnya, ia mengatakan, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dalam pembahasan lebih lanjut di internal DPRD provinsi Bali. "Semua yang disampaikan akan kami tindaklanjuti dan dilaporkan kepada pimpinan," singkat Sugawa Kory.
wartawan
Made Ari Wirasdipta
Category

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila, Walikota Jaya Negara Ajak Kolaborasi Bangun Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6/2026). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Bupati Karangasem Ajak Masyarakat Teguhkan Nilai Pancasila Sebagai Fondasi Persatuan dan Perdamaian ​

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, pada Senin (1/6/2026).

​Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, S.E., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. I Komang Sumadana (Pasiter Kodim 1623/Karangasem).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Tabanan Sebut Putusan MK Soal Kuota 30 Persen Perempuan Langkah Progresif

balitribune.co.id I Tabanan - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan terobosan besar bagi demokrasi Indonesia.

Putusan yang mewajibkan parpol memenuhi kuota 30 persen perempuan dengan ancaman pencoretan di daerah pemilihan (dapil) tersebut dianggap sebagai langkah nyata dalam menjamin keadilan politik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.