Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Putihkan Piutang Perawatan Pasien Erupsi Gunung Agung

Bali Tribune/ JANJI - Bupati saat di Gedung IBS di RSU Klungkung, janji akan putihkan piutang pengungsi.
balitribune.co.id | Semarapura - Menindaklanjuti rencana untuk melakukan pemutihan terhadap perawatan piutang pasien pengungsi saat erupsi Gunung Agung, secara regulasi hal tersebut sangat memungkinkan. Hal yang paling terpenting harus adanya komitmen dari semua pihak baik itu dari Direktur, para dokter maupun tenaga teknis untuk bersama-sama membantu dan meringankan beban sodara kita di Karangasem.
 
Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di sela-sela kunjungannya setelah meresmikan Gedung IBS (Instalasi Bedah Sentral) dan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kabupaten Klungkung, Senin (1/7) pagi. Ia  meminta agar seluruh keluarga besar RSUD Klungkung baik itu direktur, para dokter maupun tenaga medis bisa menghiklaskan sekitar Rp. 600 juta dari  Jasa Pelayanan (Jaspel) untuk tidak diminta dan kepada korban erupsi Gunung Agung yang sempat dirawat di RSUD Klungkung.
 
Bupati Suwirta menambahkan agar hal ini tidak lagi menjadi polemik di masyarakat dan juga sudah menjadi keputusan untuk memutihkan seluruh piutang sodara kita di Karangasem. “Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada lagi beban yang mereka tanggung dan jangan jadikan lagi hal ini polemik di masyarakat,” harap Bupati Suwirta.
 
Direktur RSUD Klungkung Dr. I Nyoman Kesuma mengungkapkan, pemutihan tersebut bisa dilakukan sepanjang telah memenuhi  prosedur-prosedur yang ada. Mulai  dari penagihan yang tidak kunjung dibayarkan, kemudian adanya pernyataan tidak mampu membayar secara resmi atau piutang tersebut tidak kunjung dibayarkan lebih dari tiga tahun, sehingga dinyatakan kadarluwasa. Adapun RSUD Klungkung sudah melakukan penagihan ke Badab Nasional Penanggung Jawab (BNPB) sebagai yang bertanggung jawab pada biaya perawatan pengungsi tersebut. Hanya saja dari total Rp 1,5 miliar piutang yang ada, hanya sebesar Rp 78 juta yang bisa dibayarkan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP). “Karena penggunaan DSP dan BNPB itu ada aturannya. Maka, salah satunya hanya bisa dipakai pada saat tanggap darurat,” Ungkapnya. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.