Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rai Wirajaya : Selayaknya Desa Adat Mendapat Bantuan Pemerintah Dari APBN

Bali Tribune/ IG Agung Rai Wirajaya
Bali Tribune, Denpasar  - Senafas dengan apa yang dilontarkan Gubernur Bali, Wayan Koster beberapa waktu lalu terkait  harapan pelestarian desa adat dibantu dari APBN sebagaimana mengemuka dalam tatap muka Menkeu Sri Mulyani dengan bendesa adat se Bali belum lama ini patut didukung semua pihak. "Sebagai orang Bali dan juga wakil rakyat Bali, kita wajib berjuang semaksimal mungkin agar dana desa adat bisa dianggarkan di APBN," ujar Anggota Komisi XI DPR RI IGA Rai Wirajaya, Rabu (20/3) saat ditanya terkait dana desa adat.
 
Menurut Rai Wirajata, saat ini Desa Dinas dan Kelurahan sudah mendapat dana dari APBN. "Jadi selayaknya juga ke depannya ada anggaran untuk desa adat di seluruh Tanah Air," ujar politisi PDI Perjuangan asal Peguyangan Denpasar ini.
 
Menurutnya dana desa adat ini sangat strategis dan penting bagi pelestarian dan pengembangan adat dan budaya Bali agar jangan sampai punah. Apalagi dengan kemajuan zaman di era globalisasi ini, tantangan desa adat sangat besar. Dan yang tak kalah penting desa adat ini juga turut memberi kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui industri pariwisata. "Ekonomi Bali sebagian besar didapat dari pariwisata. Jadi mendukung desa adat akan memberi dampak positif bagi kemajuan Bali," tegas  Rai Wirajaya yang kini Caleg DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan ini.
 
Untuk itu, dia berharap nantinya usulan dana desa adat ini bisa masuk di APBN 2020. "Campur tangan pemerintah dalam membiayai desa adat ini sangat penting. Saya lihat celah-celah itu pasti ada," tambahnya.
 
Menurut Rai Wirajaya, masing-masing desa adat memiliki kekhasan. Namun pada intinya bagaimana bisa menjaga kelestarian desa adat itu sendiri. Seperti adanya omed omedan, perang pandan dan atraksi lainnya yang  dilakukan desa adat untuk melestarikan tradisi yang ada. 
 
Ke depan kalau memungkinkan, kearifan budaya lokal itu bisa lebih sering ditampilkan selain untuk menjaga dan mengbangkannya juga untuk pariwisata. "Sebagai  orang Bali tentu wajib untuk memperjuangkan semaksimal mungkin dana desa adat ini yang pemanfaatannya juga untuk penguatan SDM," tambahnya.
wartawan
Redaksi
Category

Bupati Adi Arnawa Lantik Tiga Perbekel PAW

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik tiga Perbekel Antar Waktu (PAW) di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (31/3/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gst. Anom Gumanti, Wakil Ketua Komisi I I Gusti Lanang Umbara, jajaran pejabat Pemkab Badung, camat se-Badung, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.