Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rangkul Masyarakat Tata Kawasan Pantai di Nusa Penida

Bali Tribune/ PERTEMUAN - Bupati Suwirta gelar pertemuan dengan masyarakat di Kantor Camat Nusa Penida.
balitribune.co.id | Semarapura - Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana akan menata kawasan pesisir pantai Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida. Penataan akan dilakukan dengan membuat jalan/jogging track kearah timur sejauh kurang lebih 4 kilometer. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menggelar pertemuan dengan masyarakat di Kantor Camat Nusa Penida, Minggu (27/10).
 
Rapat dipandu Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra. Menurut Sekda Putu Winastra, rapat ini adalah pertemuan untuk menginventarisir atau melakukan pendataan tanah Negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pelaku pariwisata. Rapat ini juga sebagai tindak lanjut, dimana sebelumnya telah dilakukan penyisiran dipinggir pantai dari kawasan Banjar Nyuh kearah timur sejauh 4 kilometer yang berpotensi dilakukan penataan kawasan pesisir pantai. 
 
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan dari pendataan tanah Negara itu selanjutnya akan dilakukan pensertifikatan atas nama pemerintah daerah. Pensertifitakan ini bukan maksud menguasai, tetapi menata agar lebih baik. Karena dari setiap langkah atau penataan yang dilakukan oleh pemerintah harus bersertifikat. 
 
Untuk tahap awal, Bupati Suwirta menugaskan Dinas Pekerjaan Umum Klungkung bersama Badan Pertanahan Klungkung turun bersama kelapangan melakukan pengukuran. Sehingga nantinya bisa dibuatkan kajian lebih lanjut, baik itu terkait studi kelayakan/Feasibility Study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED). 
 
wartawan
Redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.