Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rapat Banggar Bahas Pemberian Insentif Perangkat Desa

Bali Tribune / RAPAT - Banggar DPRD Bali saat rapat dengan TPAD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (19/1)
balitribune.co.id | Denpasar - Rapat yang digelar tertutup di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (19/1) selain membahas pemberian insentif kepada perangkat desa, juga dibahas kewajiban Pemerintah Provinsi Bali untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah, penyediaan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, penyiapan anggaran untuk Bawaslu Bali hingga pengamanan pemilu serentak 2024. 
 
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar)/ Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry usai memimpin rapat pembahasan APBD Bali Tahun 2023, oleh Badan Anggaran DPRD Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali mengatakan banyak hal yang dibahas secara umum, mulai kewajiban pemerintah daerah, penyediaan anggaran pemilu, hingga masalah pemberian insentif kepada perangkat desa. 
 
"Semuanya masih dihitung, karena kondisi perekonomian masyarakat Bali belum pulih betul. Meskipun sudah ada tren peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun masih dibawah rata-rata nasional, kami tetap optimis Pemprov Bali bisa mencapai target pendapatan," katanya.
 
Ia mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai terobosan selama ini, yang akan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Bali. Terkait dengan usulan pemberian insentif kepada perangkat desa kata dia tergantung dengan kemampuan daerah. 
 
"Masih dihitung, akan kita bahas detail dalam pembahasan lanjutannya. Sekarang tergantung kemampuan keuangan pemerintah daerah, kita sejak awal sudah mendorong perangkat desa juga diberikan insentif," ucap Sugawa Korry.
 
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, didampingi anggota Banggar lainnya, seperti Kadek Setiawan (Fraksi PDIP), Kadek Darmini (Fraksi PDIP), Dewa Made Mahayadnya (Fraksi PDIP), Nyoman Budi Utama (Fraksi PDIP), Made Budastra (Fraksi PDIP), Ida Gede Komang Kresna Budi (Fraksi Golkar), I Wayan Rawan Atmaja (Fraksi Golkar). Sementara TAPD Pemprov Bali dipimpin Sekda Bali, Dewa Made Indra didampingi Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiastana Ika Putra.
wartawan
YUE
Category

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.