Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

RAPBD 2023 Ditetapkan, Sejumlah Program Jadi Prioritas

Bali Tribune / Rapat paripurna penetapan RAPBD 2023 bertempat di ruang rapat bersama DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Rabu (9/11).
baltribune.co.id | BangliDPRD Bangli menggelar rapat paripurna penetapan RAPBD tahun 2023 di ruang rapat bersama DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Rabu (9/11). Sejumlah kegiatan pembangunan jadi prioritas termasuk penataan di kecamatan. 
 
Sementara itu Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dihadiri oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati I Wayan Diar, Sekda Bangli IB Giri Putra dan juga pimpinan OPD. 
 
Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika mengatakan APBD 2023 telah ditetapkan. RAPBD 2023 yang ditetapkan belanja daerah Rp 1,139 triliun, pendapatan daerah Rp 1,071 triliun dan defisit sebesar Rp 68 miliar. "Setelah penetapan menunggu proses verifikasi dan evaluasi di provinsi," jelasnya. 
 
Namun demikian, dalam 3 hari ke depan akan dilakukan penyesuaian anggaran yang belum tercover. "Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rapat dan menyepakati ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Dari tim teknis memberikan waktu tiga hari untuk penyesuaian ini. Salah satunya untuk anggaran OPD baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)," ungkap politisi PDIP ini. Menurut Ketut Suastika penyesuaian juga menyangkut anggaran rutin seperti gaji. 
 
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan program prioritas di tahun 2023 akan lebih cepat dieksekusi. Diharapkan dana alokasi khusus (DAK) 2023 bisa diproses tender pada bulan Desember dan akhir Februari sudah berkontrak. Dengan begitu silpa bisa dimohonkan untuk program lainnya. "Proses lebih cepat dan bisa kita laporkan ke pusat pada akhir Februari 2023, harapannya seluruh sisa DAK bisa dimanfaatkan kembali," kata Bupati Sedana Arta. 
 
Salah satu DAK 2023 yakni untuk pasar tematik di Pasar Singamandawa, Kintamani sebesar Rp 75 miliar. Selain itu masih ada kegiatan penataan untuk di kecamatan sehingga terjadi pemerataan. "Sejumlah kegiatan menjadi prioritas di tahun 2023, termasuk juga untuk penataan di wilayah kecamatan," ujar bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini.
wartawan
SAM
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.