Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ratusan ASN Pemkot Denpasar Dites Urine,

TES URINE - Sejumlah Pegawai ASN Pemkot Denpasar menjalani tes urine yang digelar BNN Kota Denpasar, Rabu (19/12).

 BALI TRIBUNE - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Denpasar menjalani tes urine, Rabu (19/12). Tes urine yang digelar BNN Kota Denpasar bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar secara mendadak ini untuk memastikan ASN Pemkot bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan tes urine dimulai sekitar pukul 09.00 Wita dengan menyasar pegawai yang bekerja di sekretariat daerah Kota Denpasar. Satu persatu ASN dites urine untuk membuktikan bahwa mereka bebas dari narkoba. Plt. Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Denpasar, Sylvia Yunitaningrum mengatakan tes urine ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. "Hari ini yang kita sasar untuk ikut tes sekitar 600 orang," kata Sylvia. Dikatakan, tes urine ini dilaksanakan dengan sistem tes dadakan atau sidak atas permintaan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.  "Kalau ada yang positif nanti akan kami koordinasikan dengan pimpinan OPD terkait. Kalau positif kami arahkan ikut rehabilitasi," imbuhnya. Dikatakan, jika ada yang berhalangan ikut pada pelaksanaan kali ini, mereka diwajibkan ikut tes ke BNN Denpasar.  "Jika ada pegawai yang tidak berada di tempat kerja karena tugas keluar maka mereka ke kantor BNN Kota Denpasar untuk melakukan tes," ujarnya. Pihaknya juga menjelaskan mekanisme tes ini dengan cara pengambilan urin dan langsung di tes kip. Untuk hasilnya hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit. Adapun dari keseluruhan tes urin yang dilaksanakan kemarin hasilnya negatif narkoba. "Bagi ditemukan yang menggunakan narkoba  kami akan mengarahkan rebabilitasi karena BNN memiliki tempat rebabilitasi.  Di lingkungan Pemkot Denpasar hingga saat ini masih nihil atau negatif," ujarnya. Sementara itu, Kasi Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ni Nyoman Ariani mengatakan untuk tahun 2018 ini, pihaknya menargetkan 1549 orang ASN Pemkot Denpasar untuk dites urine. "Astungkara untuk hasil sampai saat ini  tidak ada yang positif. Termasuk untuk yang hari ini mudah-mudahan tidak ada ASN yang positif narkoba," katanya. Ditanya terkait sanksi yang akan diberikan apabila ada ASN Pemkot Denpasar yang positif menggunakan narkoba, pihaknya mengaku akan mengkoordinasikan ke pimpinan untuk  dilakukan assessment , pembinaan dan direhabilitasi. Sanksinya bisa berupa teguran hingga pemecatan. "Jika positif menggunakan narkoba tentu kami akan bina dulu untuk dilakukan rehabilitasi. Tetapi bila dalam konsumsi berat tentu ada sanksinya, mulai dari teguran sampai pemecatan," ujarnya. Pada tes urine ini juga dilakukan terhadap  urine Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. Dalam kesempatan itu Rai Mantra mengatakan bahwa tes urine yang dilakukan secara mendadak ini   dapat menjadi cambuk bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Denpasar untuk senantiasa menjaga diri agar tidak terjerumus menggunakan obat-obatan terlarang.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.