balitribune.co.id | Bangli - Pembanguan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) sedang berjalan. Pembanguan gedung dilahan eks RSU Bangli tersebut menggunakan anggaran BKK Provinsi di tengah proses pengerjaan turun surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang menyebutkan anggaran pemnbangunan belum terbayarkan pada tahun anggran 2023 dan akan dibayarkan tahun anggran 2024.
Walaupun adanya penundaan pembayaran pihak rekanan tetap berkomitmen akan menuntaskan pekerjaannya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik Bangli, Jetet Hebron mengatakan adanya penundaan pembayaran mengundang pertanyaan dari pihak penyedia . Setelah dilakukan kordinasi lewat pendekatan yang humanis akhirnya pihak penyedia akan berkomitmen menuntaskan pekerjaanya. ”Sejauh ini progress pekerjaan di angka 50 persen lebih,” ungkap Jetet Hebron, Selasa (24/10/23).
Walaupun berkomitmen akan menuntaskan pekerjaannya, pihak penyedia meminta pembayaran sisa hasil pekerjaan tidak sampai lewat pertengahan tahun 2024. ”Sejauh ini yang baru terbayarkan hanya uang muka sebesar 5 persen dari nilai kontrak, kalau tidak salah baru 400 juta,” ungkap mantan Kabid Bima Marga Dinas PU Bangli ini.
Pembangunan gedung dikerjakaan oleh CV Batu Karang dengan nilai kontrak Rp7.782.671.062. Disinggung terkait deviasi pekerjaan, menurut Jetet Hebron memang minus 3 persen, hal ini bisa sampai terjadi karena untuk pengadaan barang seperti AC dan mesin pompa yang sesuai perencanaan harus datang/terpasang bulan ini belum datang. “Barang didatangkan dari Jakarta dan masih dalam perjalanan, jika melihat dari pekerjaan terhitung postif,” kata Jetet Hebron.
