BALI TRIBUNE - PT Angkasa Pura (PAP) Ngurah Rai, berencana mereklamasi 40 hektar kawasan pemanfaatan untuk perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hasil reklamasi ini, nantinya akan digunakan untuk apron (parkir pesawat).

Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika, juga telah merekomendasikan 40 hektar dari 50 hektar yang diusulkan PAP, untuk direklamasi. 40 hektar itu berada di kawasan pemanfaatan, sementara 10 hektar di kawasan konservasi tak boleh direklamasi.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba, mengaku, pihaknya akan memanggil Direksi PAP. Dewan, kata dia, ingin mendapat penjelasan dari PAP terkait kajian dan penelitian dalam rencana reklamasi tersebut.

“Kami akan undang dalam waktu dekat. Kami ingin tahu, apa saja yang akan dibangun. Seperti apa mekanismenya dalam proses reklamasi laut itu untuk membuat daratan 40 hektar sesuai yang direkomendasi gubernur,” kata Tamba, di Denpasar, Rabu (25/4).

Ia menegaskan, pihaknya tak mempersoalkan rencana reklamasi itu. Yang paling penting, dampak negatifnya bisa diatasi. “Kami ingin tahu lebih detail, makanya kami perlu mengundang pihak Angkasa Pura,” ujar bakal calon anggota DPR RI dengan tagline TMS (Tamba Menuju Senayan) ini.

Politikus Demokrat asal Jembrana ini menambahkan, selain meminta penjelasan terkait teknis reklamasi, yang tak kalah penting adalah pihaknya juga akan membahas terkait kontribusi PAP bagi Bali. Menurut dia, selama ini Bali tidak mendapatkan kontribusi dari Bandara Ngurah Rai.

Rencana reklamasi perluasan bandara ini menjadi momentum untuk berjuang, agar Bali bisa mendapatkan keuntungan dari Bandara Ngurah Rai. “Hampir 17 ribu orang asing masuk Bali dari Bandara Ngurah Rai, namun Bali tidak mendapat kontribusi apapun,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, momentum ini harus dimanfaatkan agar ada pembagian keuntungan bagi Bali.

Balihidup dari Pariwisata, dan pariwisata hidup dari kebudayaan Bali. Bandara Ngurah Rai menjadi besar dan kunjugan sangat tinggi, karena pariwisata Bali berbasis budaya tersebut.

Namun peran dari Bandara Ngurah Rai untuk menjaga rutinitas budaya, adat dan agama yang ada di Bali, justru tidak ada. “Mestinya ada penyisihan keuntungan untuk budaya Bali. Budaya Bali kuat, pariwisata tetap akan berjalan, maka bandara menjadi ramai,” kata dia.

Bagi Tamba, kondisi ini yang harus disadari. Bahkan keberadaan Bandara Ngurah Rai hingga menjadi hebat seperti sekarang, tak lepas dari kebudayaan Bali yang menjadikan Bali salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia.

 “Ini yang harus dirawat. Ketika ada undang-undang bagi hasil, untuk daerah dengan hasil tambang, Bali tidak ada, karena Bali mengandalkan pariwisata. Mestinya bandara bisa memberikan kontribusi terhadap Bali,” tandas Tamba.